RADAR SURABAYA - Kinerja keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sepanjang Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Surabaya.
Legislator menilai masih ada sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, mulai dari pencapaian target pendapatan daerah, efektivitas belanja APBD, hingga kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Baca Juga: Antisipasi Kebakaran, Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan TPA Benowo 24 Jam
Anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi Partai NasDem, Imam Syafi'i, mengungkapkan target pendapatan daerah yang meleset hingga sekitar Rp 1 triliun bukanlah persoalan baru. Menurutnya, kondisi tersebut telah terjadi selama tiga tahun berturut-turut sehingga memerlukan langkah evaluasi yang lebih serius.
"Kalau dipersentasekan memang terlihat sekitar 91 persen, tetapi ketika dihitung dalam nilai riil, target pendapatan yang tidak tercapai mencapai sekitar Rp 1 triliun. Bahkan kondisi ini terjadi selama tiga tahun berturut-turut," ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Tawarkan Eks Hi-Tech Mall untuk Komunitas, Begini Program Surabaya Expo Center
Selain rendahnya capaian pendapatan, Imam juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp 516 miliar. Menurutnya, tingginya SiLPA menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran berjalan.
Kondisi tersebut dinilai ironis karena pada saat yang sama Pemkot Surabaya juga melakukan pinjaman kepada Bank Jatim untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Relokasi Bengkel Jalan Nias ke Menur, Pelaku Usaha Sambut Positif
"Secara logika keuangan, seharusnya kalau pengelolaan anggaran sudah optimal sejak awal, tidak perlu sampai melakukan pinjaman kepada pihak ketiga," katanya.
Imam juga mengkritisi rendahnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai sekitar 85 persen. Ia menilai penyerapan anggaran, terutama pada belanja modal dan pembangunan infrastruktur, masih jauh dari target.
Baca Juga: Proyek JLLB Dikebut, Pemkot Surabaya Target Rampung Juli 2027
Padahal, belanja modal memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Di sisi lain, ia melihat adanya paradoks dalam pelaksanaan APBD. Meski serapan anggaran belum maksimal, sejumlah indikator makro justru menunjukkan tren positif, seperti menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Kami ingin memastikan capaian itu benar-benar berasal dari efektivitas pelaksanaan APBD tahun berjalan, bukan semata-mata dampak investasi atau hasil pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Imam juga mengingatkan agar kebiasaan menumpuk pengerjaan proyek pada akhir tahun anggaran tidak terus berulang. Menurutnya, pola tersebut berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan sekaligus membuat penggunaan anggaran menjadi kurang efisien.
Karena itu, ia meminta Pemkot Surabaya memperbaiki perencanaan proyek sejak awal tahun agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih efektif dan tepat waktu.
Tak hanya APBD, Imam turut menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, sejumlah perusahaan daerah masih belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski telah menerima penyertaan modal dari pemerintah.
"Kami mendorong adanya evaluasi dan penataan menyeluruh terhadap BUMD yang kinerjanya belum optimal agar benar-benar mampu memberikan manfaat bagi keuangan daerah," tegasnya.
Terkait raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Imam mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pengelolaan pemerintahan.
Menurutnya, opini WTP hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Yang paling penting bukan sekadar laporan keuangannya baik, tetapi bagaimana setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Surabaya," pungkasnya. (dim/vga)
Editor : Vega Dwi Arista