RADAR SURABAYA – Kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak sekadar soal bekerja dari rumah. Pemkot tengah menguji skema besar efisiensi anggaran dan perubahan gaya kerja aparatur sipil negara (ASN), mulai dari penghematan listrik hingga peralihan transportasi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, hasil evaluasi awal penerapan sistem kerja kombinasi Work From Office (WFO) dan WFH yang mulai dijalankan sejak Jumat (10/4). Hasilnya, kebijakan ini cukup efektif dan mulai mengubah pola kerja birokrasi.
“WFH ini bukan sekadar pindah tempat kerja. Kita ingin kinerja berbasis output, sekaligus mengukur efisiensi riil,” ujarnya di Surabaya pada Rabu (15/4).
Baca Juga: Ini Sanksi Jukir Liar yang Palak Rombongan Peziarah di Taman Bungkul Surabaya
Menariknya, meski WFH diterapkan, pejabat struktural seperti kepala perangkat daerah hingga kepala bidang tetap masuk kerja. Namun, ruang kerja mereka digabung dalam satu area untuk menekan penggunaan listrik dan air.
“Kita satukan ruang kerja supaya konsumsi listrik dan air bisa ditekan. Nanti kita hitung hasil efisiensinya di akhir bulan,” jelasnya.
Tak berhenti di kantor, perubahan juga menyasar pola mobilitas ASN. Setiap Selasa, ASN diwajibkan menggunakan transportasi umum, sepeda, atau kendaraan listrik. Sementara pada Jumat, penggunaan moda non-bahan bakar fosil juga dianjurkan, baik bagi pegawai yang WFH maupun WFO.
Pemkot bahkan menerapkan sistem pengawasan berbasis bukti. ASN diminta melampirkan laporan hingga bukti pembayaran transportasi umum sebagai bentuk kontrol kebijakan.
“Penggunaan transportasi umum dan kendaraan listrik sudah mulai berjalan. Ini bagian dari upaya menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi polusi,” tambahnya.
Baca Juga: NIK Langsung Nonaktif Jika Suami Ingkar Nafkah Pasca Cerai, Pemkot Surabaya Buktikan Efektif!
Langkah ini juga terintegrasi dengan rencana besar elektrifikasi kendaraan dinas. Saat ini, sekitar 80 unit kendaraan operasional tengah dalam proses lelang untuk kemudian digantikan dengan kendaraan listrik.
“Target kami Mei 2026, kendaraan dinas sudah beralih ke listrik,” tegas Eri.
Pemkot Surabaya akan terus mengevaluasi kebijakan ini secara berkala, termasuk menghitung dampak efisiensi secara riil dari sisi biaya operasional, energi, hingga perubahan perilaku ASN. (dim)
Editor : Lambertus Hurek