WFH Jumat Bukan Libur, Ini Ujian Akuntabilitas Digital ASN yang Sesungguhnya
RADAR SURABAYA – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026 menjadi perhatian publik.
Program yang bertujuan menghemat energi ini dinilai sebagai momentum penting dalam mendorong transformasi digital sekaligus menguji akuntabilitas kinerja birokrasi.
Dosen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Parlaungan Iffah Nasution, menilai kebijakan WFH tidak sekadar memindahkan lokasi kerja, tetapi juga menuntut perubahan mendasar dalam sistem penilaian kinerja ASN.
Menurutnya, selama ini kinerja pegawai kerap diukur dari kehadiran fisik atau formalitas absensi. Padahal, ke depan, indikator tersebut harus bergeser ke hasil kerja yang nyata.
“WFH memaksa birokrasi lebih akuntabel. Pengukuran kerja harus berbasis luaran (output), bukan sekadar fingerprint di kantor.
Di beberapa daerah seperti Surabaya, sistem bahkan sudah mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memantau kinerja pegawai secara real-time,” ujarnya, Selasa (7/4).
Ia menjelaskan, profesionalisme ASN kini tidak lagi ditentukan oleh lamanya waktu berada di kantor, melainkan kualitas pekerjaan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas.
Hal tersebut diukur melalui indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI).
“Ini harus menjadi katalisator perubahan dari budaya kerja berbasis durasi menjadi berbasis hasil. Target tercapai dan tugas selesai adalah ukuran utama,” tegasnya.
Meski demikian, Parlaungan menilai pemilihan hari Jumat sebagai jadwal WFH perlu menjadi bahan evaluasi.
