RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) masih menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan, khususnya terkait kekurangan kepala sekolah tingkat SMA.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 115 posisi kepala sekolah belum terisi, yang sebagian besar disebabkan oleh banyaknya pejabat memasuki masa pensiun.
Baca Juga: 12 Meriam Kuno yang Ditemukan di Jalan KebalenSurabaya Jadi Bukti Adanya Bengkel Artileri Belanda
Kondisi tersebut berdampak langsung pada tata kelola sekolah.
Sejumlah sekolah kini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), bahkan dalam beberapa kasus satu kepala sekolah harus merangkap memimpin lebih dari satu sekolah.
Situasi ini dinilai tidak ideal karena berpotensi menghambat efektivitas manajemen dan pelayanan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Djoko Adi Waluyo kepada Radar Surabaya, Kamis (26/3).
Djoko mengungkapkan bahwa kekosongan jabatan kepala sekolah sebenarnya bukan hal baru, namun kini semakin terasa dampaknya.
Menurutnya, proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan sekolah belum berjalan optimal.
Baca Juga: Mahasiswa FT Ubaya Ciptakan Sistem Rasaya untuk Pantau Kesehatan Mental Siswa, Begini Cara Kerjanya
“Kalau kepala sekolah kosong, tentu menjadi problem serius. Kepala sekolah itu manajer yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pendidikan di sekolah. Ini posisi yang sangat penting dan harus menjadi prioritas untuk segera diisi,” ujarnya.
Djoko menjelaskan, salah satu kendala dalam pengisian jabatan kepala sekolah adalah ketatnya persyaratan administratif dan kompetensi yang tidak bisa dipenuhi secara instan.
Prosesnya membutuhkan waktu panjang, mulai dari seleksi hingga pelatihan.
Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kekosongan terus berlarut.
Baca Juga: Dua Tahun Tanpa Anggaran, Ini Harapan DPRD pada Pemkot Surabaya Terkait Proyek SERR
Ia mendorong adanya langkah diskresi dari pemerintah daerah, sebagaimana pernah disarankan oleh kementerian, untuk mempercepat penunjukan kepala sekolah.
Selain itu, Djoko juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi calon maupun kepala sekolah yang sudah menjabat.
Menurutnya, peningkatan kapasitas, terutama dalam penguasaan teknologi dan digitalisasi, menjadi kebutuhan mendesak di era saat ini.
Baca Juga: Smart Solar Dryer Dome untuk Naikkan Nilai Produk Petani di Mojokerto
“Tidak bisa kepala sekolah itu langsung jadi dan berjalan sempurna. Harus ada pembinaan terus-menerus, pelatihan, termasuk pemahaman teknologi. Sekarang banyak aplikasi yang harus dikuasai, ini juga jadi tantangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, fenomena banyaknya Plt kepala sekolah juga membawa risiko administratif.
Dalam beberapa kasus, Plt memiliki keterbatasan kewenangan, misalnya dalam penandatanganan ijazah atau pengelolaan anggaran seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bisa berdampak pada pelayanan kepada siswa.
Baca Juga: DPRD Minta Pemkot Surabaya Juga Gerakkan Ekonomi Pelaku UMKM, Tidak Hanya Pasar Murah
Bahkan, di beberapa daerah seperti Jombang, terdapat puluhan sekolah yang masih dipimpin oleh Plt.
Hal ini dinilai rawan dan perlu segera ditangani agar tidak mengganggu proses pendidikan.
Djoko pun mendorong Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera melakukan pemetaan kebutuhan, menentukan skala prioritas, serta mempercepat pengisian jabatan kepala sekolah definitif.
Ia juga mengusulkan agar calon kepala sekolah dipersiapkan melalui program pelatihan intensif, termasuk memanfaatkan metode daring dan berbagi praktik terbaik (best practice) dari kepala sekolah berpengalaman.
“Kalau tidak segera diatasi, kekurangan ini akan terus berulang. Regenerasi harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai kualitas pendidikan terganggu hanya karena masalah manajerial,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, percepatan pengisian jabatan kepala sekolah menjadi langkah krusial demi menjaga kualitas layanan pendidikan di Jawa Timur tetap optimal. (mus)
Editor : Nofilawati Anisa