RADAR SURABAYA - Program renovasi dua juta rumah tidak layak per tahun merupakan salah satu target utama pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Khususnya yang tinggal di wilayah kumuh atau kawasan padat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah usai menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (5/7) malam.
"Akurasi dan kelengkapan data menjadi syarat penting agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara tepat sasaran. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program. Dan di Jawa Timur saya kira bisa dibilang datanya paling cepat dan paling lengkap karena gubernurnya (Khofifah) sangat pengalaman," terangnya.
"Jadi kunjungan saya keJatim merupakan bagian dari agenda nasional untuk mengumpulkan data dan menyusun peta kebutuhan renovasi rumah yang tidak layak huni di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan rumah vertikal di kawasan perkotaan," imbuhnya.
Fahri mengatakan, Khofifah memiliki pengalaman panjang di pemerintahan yang membuat sistem pendataan di Jatim relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain.
"Data beliau (Khofifah) sudah ada saya kira, tinggal kita sinkronkan. Begitu uangnya mulai dialirkan tentu melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan pemerintah yang ada," katanya.
Fahri juga menyoroti besarnya jumlah pemerintahan daerah hingga tingkat RT di Jawa Timur yang menjadi keunggulan dalam hal jangkauan dan kecepatan pengumpulan data.
"Jumlah pemda di Jawa Timur termasuk yang terbanyak se-Indonesia. Ini membuat jangkauan datanya sangat luas dan akurat, bahkan sampai level RT," katanya.
Lebih lanjut Fahri mengatakan, pertemuannya dengan Khofifah juga membahas rencana pengembangan kawasan pesisir, terutama terkait dengan renovasi kawasan permukiman nelayan yang dinilai perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Untuk pelaksanaan program di kawasan pesisir, menurutnya akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Skala dan beban kerja dalam program ini sangat besar sehingga membutuhkan kesiapan menyeluruh dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaannya," katanya.
Sebelumnya, Fahri mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa.
Menurut Fahri, masing-masing rumah mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 21,8 juta. Namun tantangan bukan hanya soal dana.
“Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140 ribu rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi," pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari