Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BAZNAS Perkuat Tata Kelola dan Perluas Program Pemberdayaan, Gandeng BUMN hingga UMKM Daerah

M
Penulis: Mus Purmadani❯
 Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Syarifuddin
Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Syarifuddin

Advertisement

RADAR SURABAYA – Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Syarifuddin menegaskan komitmen BAZNAS dalam memperkuat tata kelola lembaga, memperluas program pemberdayaan masyarakat, serta membangun kolaborasi yang lebih masif dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan sektor usaha daerah.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menyampaikan salam dari Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, serta menjelaskan bahwa jajaran pimpinan BAZNAS saat ini masih menjalani proses penyesuaian dan penguatan internal sebagai pengurus baru.

Advertisement

“Kami ini pengurus baru, jadi relatif masih proses onboarding. Kami banyak belajar dari teman-teman pelaksana dan pimpinan BAZNAS sebelumnya yang sudah lebih memahami program-program yang berjalan,” ujarnya saat menghadiri  penyerahan donasi kurban  PT Danareksa (Persero) melalui BAZNAS di Kantor PT SIER Surabaya, Kamis (28/5). 

Ia mengungkapkan bahwa kerja sama antara BAZNAS dan Danareksa ternyata telah berlangsung cukup lama, yakni sejak 2018, dan hingga kini masih terus berjalan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Advertisement

Menurutnya, keberlanjutan program tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS dijalankan secara profesional dan akuntabel. Hal itu diperkuat dengan mekanisme audit yang wajib dilakukan setiap tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Seluruh program kami wajib diaudit oleh akuntan publik, di samping audit syariah dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, sampai sekarang opini kami selalu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP setiap tahun,” jelasnya.

Syarifuddin menekankan bahwa dana zakat merupakan amanah besar yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Karena itu, tata kelola atau governance menjadi fokus utama BAZNAS, termasuk penguatan manajemen risiko dan pengembangan kerja sama strategis.

Ia juga menyoroti praktik pengelolaan dana sosial berbasis inklusivitas di sejumlah daerah, salah satunya di Kulon Progo. Menurutnya, di daerah tersebut kontribusi sosial dari ASN lintas agama dikelola secara bersama namun tetap disalurkan sesuai komunitas agama masing-masing.

“Budaya memberi itu bukan hanya spesifik di komunitas muslim, tetapi hampir semua agama memiliki semangat berbagi dan memberi manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Syarifuddin memaparkan sejumlah program unggulan BAZNAS yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan UMKM. 
Syarifuddin mengungkapkan bahwa BAZNAS RI saat ini tengah memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk BUMN dan anak perusahaan BUMN. 

Advertisement
Editor : Vega Dwi Arista
Sumber : radar surabaya

Artikel Terkait

Pemprov Jatim Segera Isi Jabatan Eselon II Definitif untuk Maksimalkan Kinerja

Pemprov Jatim Segera Isi Jabatan Eselon II Definitif untuk Maksimalkan Kinerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bergerak mempercepat pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

Harga Telur Ayam Anjlok, Pemprov Jatim Andalkan MBG dan Pasar Ekspor Jepang

Harga Telur Ayam Anjlok, Pemprov Jatim Andalkan MBG dan Pasar Ekspor Jepang

Harga telur ayam di Jawa Timur anjlok akibat produksi melimpah dan lemahnya penyerapan pasar. Pemprov Jatim mendorong program MBG serta membuka peluang ekspor ke Jepang.

Pemprov Jatim Menilai Skema Pembagian DBHCHT Sudah Tidak Relevan

Pemprov Jatim Menilai Skema Pembagian DBHCHT Sudah Tidak Relevan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai meningkatkan tekanan kepada pemerintah pusat terkait pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai terlalu kecil bagi daerah penghasil cukai.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer