RADAR SURABAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur (Jatim) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 8 Mei 2026, program yang digagas pemerintah pusat tersebut telah menjangkau 8,80 juta penerima manfaat di seluruh Jatim.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jatim, Saiful Islam menyebutkan, penerima manfaat MBG terdiri atas 7,12 juta peserta didik dan 1,68 juta non peserta didik.
Selain menjangkau jutaan masyarakat, program ini juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus bertambah hingga mencapai 4.461 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.890 SPPG telah beroperasi, sedangkan 571 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Baca Juga: Polda Jatim Tangkap Pelaku Penadah Motor Hasil Begal di Pasuruan
“Program ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 163.251 petugas, dan menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan 22.513 supplier UMKM, koperasi, KDMP, Bumdes, Bumdesma dan supplier lainnya,” ujar Saiful.
Ia menjelaskan, pola penganggaran MBG dikelola secara terpusat oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Meski lokasi SPPG tersebar di seluruh provinsi, termasuk Jatim, seluruh pembiayaan operasional tetap berasal dari pemerintah pusat melalui mekanisme reimburse.
Baca Juga: Mantan Kepala Gudang di Sidoarjo Edarkan Produk Kedaluwarsa
“Jadi sebetulnya pola penganggaran MBG ini secara terpusat dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Walaupun lokasi SPPG tersebar di seluruh provinsi termasuk Jatim,” katanya.
Menurutnya, pengelola SPPG terlebih dahulu menjalankan operasional layanan MBG, kemudian mengajukan penggantian biaya kepada BGN pusat. Setelah proses verifikasi selesai, dana akan langsung dikirimkan kepada masing-masing SPPG.
“SPPG mengoperasikan dulu, setelah itu diajukan reimburse-nya, baru kemudian dikirim dari BGN pusat ke masing-masing SPPG,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai total anggaran yang telah digelontorkan untuk operasional MBG di Jatim, Saiful mengungkapkan bahwa hingga akhir April 2026 nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 triliun.
Ia mengakui data detail untuk Jatim masih harus ditarik secara khusus karena pengelolaan anggaran dilakukan secara nasional oleh BGN.
