SIDOARJO-Polemik Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih bergulir di DPRD Sidoarjo. Kemarin (18/3) Paguyuban Forum GTT/PTT Sidoarjo melakukan hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo.
Salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan GTT dan PTT itu adalah perihal perekrutan GTT/PTT untuk mendapatkan intensif daerah melalui tes CAT yang belum sesuai dengan harapan. Permasalahan klasik yang diadukan salah satunya terkait cairnya gaji honorer GTT/PTT yang selalu terlambat di awal tahun.
Yhan Hidayat, selaku koordinator paguyuban forum GTT/PTT Sidoarjo mengatakan, permasalahan tersebut selalu terjadi dengan alasan yang sama yakni pembaharuan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Padahal rekan-rekan guru sudah memperhatikan hal tersebut. “Teman-teman ini selalu memprioritaskan pengajuan data terbaru, tapi kenapa kok tiap tahun selalu terlambat selama 3 bulan dengan alasan yang sama yakni pembaharuan SPK,” katanya.
Permasalahan lain di antaranya terkait seragam. GTT/PTT tidak mendapatkan alokasi seragam. Padahal juga sama-sama mengajar di sekolah yang bersangkutan.
Menanggapi hal itu, Ketua komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menekankan kepada dinas terkait untuk membenahi sistem yang carut marut tersebut. Ia mengusulkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan pembaharuan SPK lebih awal, sehingga kemungkinan adanya keterlambatan gaji akibat pembaharuan SPK bisa diminimalisir. "Apabila ada perubahan data SPK harus dilakukan sebelum tenggat waktu pembaruan awal tahun," ucap politisi PKB itu. (son/vga)
Editor : Administrator