Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PGRI Jatim Prihatin Banyak Guru Dipidanakan, Minta UU Perlindungan

M
Penulis: Mus Purmadani❯
UPAYA: Ketua PGRI Jatim, Djoko Adi Walujo, meminta segera membentuk UU Perlindungan Guru. (IST/RADAR SURABAYA)
UPAYA: Ketua PGRI Jatim, Djoko Adi Walujo, meminta segera membentuk UU Perlindungan Guru. (IST/RADAR SURABAYA)

Advertisement

RADAR SURABAYA - Di tengah derasnya arus digitalisasi, relasi antara guru dan murid mengalami perubahan signifikan. Ketua PGRI Jawa Timur (Jatim), Djoko Adi Walujo, melihat fenomena ini sebagai sinyal kuat bahwa dunia pendidikan sedang menghadapi tantangan baru. Menurutnya, interaksi guru dan murid di era sekarang tidak bisa lagi disamakan dengan masa lalu. 

“Setiap zaman punya karakter relasi sendiri. Sekarang ini era teknologi, yang turut membentuk pola pikir siswa. Ketika pendidikan karakter melemah, potensi konflik jadi semakin besar,” ujarnya, Selasa (5/5).

Djoko menilai, persoalan ini bukan semata soal disiplin atau pelanggaran di sekolah, melainkan berkaitan dengan perubahan karakter generasi. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu pendidikan, dalam beberapa kasus justru memperlebar jarak pemahaman antara guru dan murid.

Advertisement

Dalam situasi seperti ini, posisi guru menjadi rentan. Di satu sisi dituntut profesional, di sisi lain berhadapan dengan risiko hukum jika terjadi gesekan. Djoko menegaskan, tanpa jaminan perlindungan yang jelas, sulit bagi guru untuk bekerja secara optimal.

Ia mengangkat konsep security and prosperity sebagai fondasi penting profesi guru. Perlindungan hukum (security) dan kesejahteraan (prosperity) harus berjalan beriringan agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Advertisement

“Kalau guru tidak merasa aman dalam bertindak, dan kesejahteraannya juga kurang, maka sulit berharap kinerja maksimal,” tegasnya.

Pemerintah sendiri telah mendorong pendekatan Restorative Justice (RJ) sebagai alternatif penyelesaian konflik di sekolah. Pendekatan ini mengedepankan dialog dan pemulihan, bukan semata hukuman.

Namun bagi PGRI Jatim, langkah tersebut belum cukup. Mereka menilai diperlukan payung hukum yang lebih tegas melalui Undang-Undang (UU) Perlindungan Guru.

“RJ itu baik, tapi belum cukup memberi rasa aman. Guru tetap butuh perlindungan hukum yang jelas agar tidak selalu berada di posisi rentan,” kata Djoko.

Selain aspek regulasi, ia juga menekankan pentingnya pembenahan dari dalam profesi guru itu sendiri. Menurutnya, penguatan karakter dan etika guru tidak boleh diabaikan di tengah tuntutan peningkatan kualifikasi akademik.

Advertisement

Artikel Terkait

Wacana Tidak Naik Kelas 2027, PGRI Jatim Ingatkan Perlu Kajian Matang

Wacana Tidak Naik Kelas 2027, PGRI Jatim Ingatkan Perlu Kajian Matang

Rencana pemerintah mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027 mendapat perhatian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur.

PGRI Jatim Dukung MBG, Minta Guru Tak Dibebani Urusan Teknis

PGRI Jatim Dukung MBG, Minta Guru Tak Dibebani Urusan Teknis

PGRI) Jawa Timur mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Namun, pelaksanaannya di sekolah diharapkan tidak mengganggu kinerja guru, terutama dalam menjalankan tugas utama pembelajaran dan

Ribuan Guru Swasta Belum Bersertifikat, PGRI Jatim Optimistis Surabaya Bisa Jadi Motor Percepatan PPG

Ribuan Guru Swasta Belum Bersertifikat, PGRI Jatim Optimistis Surabaya Bisa Jadi Motor Percepatan PPG

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur (Jatim) menyoroti masih banyaknya guru swasta yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer