RADAR SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas sebagai langkah strategis untuk memastikan pemenuhan hak secara setara. Pembentukan akan dilakukan berbasis hak asasi manusia (HAM).
Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Siti Mukiyarti, menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang bersifat universal dan kodrati. Karena itu, negara wajib memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai regulasi nasional maupun internasional.
“Pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan lagi pendekatan belas kasihan, tetapi harus berbasis pada kesetaraan dan martabat manusia,” tegasnya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota PenjelasanKomisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Jatim atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jatim tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Senin (5/5).
Baca Juga: Desakan Memuncak, Pengkab-Pengkot Kickboxing Jatim Minta Jadwal Musprovlub Segera Ditetapkan
Ia menjelaskan, Indonesia telah memiliki landasan hukum kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut juga diperkuat oleh ratifikasi konvensi internasional seperti ICESCR, ICCPR, dan CRPD.
Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Stigma sosial dan diskriminasi dinilai masih menjadi hambatan utama, sehingga banyak penyandang disabilitas kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik yang layak.
Baca Juga: PGRI Jatim Prihatin Banyak Guru Dipidanakan, Minta UU Perlindungan
“Padahal dengan perkembangan teknologi dan perubahan cara pandang, disabilitas bukan lagi penghalang untuk hidup mandiri,” ujarnya.
Data menunjukkan persoalan ini cukup kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Jatim mencapai 3,42 juta jiwa atau sekitar 8,41 persen dari total penduduk. Sementara Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per Agustus 2025 mencatat angka yang jauh lebih rendah, yakni 1,86 juta jiwa.
Baca Juga: Nostalgia dan Refleksi Zaman melalui ‘Jaman Semono’ Warnai Pameran Lukisan Alumni Unipa Surabaya
Perbedaan data tersebut dinilai menjadi indikasi belum validnya sistem pendataan, yang berdampak pada ketidaktepatan kebijakan.
Di sektor pendidikan, kesenjangan antara penyandang disabilitas dan nondisabilitas masih sangat lebar. Data BPS 2024 mencatat sebanyak 21,22 persen penyandang disabilitas tidak atau belum pernah sekolah, jauh lebih tinggi dibandingkan non-disabilitas yang hanya 3,38 persen.
Selain itu, mayoritas penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan hingga tingkat dasar dan menengah, dengan persentase lulusan perguruan tinggi yang masih sangat rendah, yakni sekitar 5,58 persen.
