RADAR SURABAYA – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyoroti tidak adanya alokasi belanja modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan destinasi wisata, revitalisasi cagar budaya, hingga pengembangan sarana pendukung pariwisata di Jawa Timur.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Majadigi Naik Kelas
Dari total pagu anggaran Disbudpar sebesar Rp 146,44 miliar, seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi. Tidak ada alokasi belanja modal dalam rancangan anggaran tersebut. Komisi E menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian karena pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan operasional.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Jairi Irawan mengatakan, ketiadaan belanja modal menunjukkan belum adanya rencana investasi fisik untuk mendukung pengembangan infrastruktur kebudayaan dan pariwisata pada 2027.
Baca Juga: Pemprov dan DPRD Jatim Sepakati Dana Cadangan Pilgub Rp 600 Miliar
"Ini berarti tidak ada rencana investasi fisik untuk infrastruktur budaya dan pariwisata pada tahun 2027," kata Jairi, Minggu (8/11).
Menurut dia, alokasi anggaran Disbudpar perlu diarahkan secara lebih proporsional. Sebab, pembangunan sektor pariwisata membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar destinasi wisata di berbagai daerah semakin berkembang dan mampu menarik kunjungan wisatawan.
Baca Juga: 13 Jabatan Eselon II Pemprov Jatim Kosong, DPRD Soroti Digitalisasi dan Pengisian Bertahap
Berdasarkan struktur RAPBD 2027, belanja Disbudpar didominasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 103,02 miliar atau 70,35 persen dari total pagu. Kemudian belanja pegawai mencapai Rp 40,27 miliar atau 27,50 persen. Sementara belanja hibah hanya Rp 3,16 miliar atau 2,15 persen.
Selain tidak adanya belanja modal, Komisi E juga mencermati penurunan pagu anggaran Disbudpar. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp 146,44 miliar tersebut turun 10,89 persen atau sekitar Rp 17,91 miliar dibandingkan P-APBD 2026 yang mencapai Rp 164,35 miliar.
Baca Juga: WFA Dinilai Tidak Efektif, Pegawai DPRD Jawa Timur Kembali WFO
Perhatian lainnya tertuju pada besarnya alokasi program dan pokok pikiran (pokir) yang mencapai Rp 64,31 miliar atau 43,91 persen dari total anggaran. Dana tersebut tersebar dalam 159 usulan kegiatan.
Baca Juga: Anggota DPRD Jatim Cahyo Dorong Layanan Kesehatan Jemput Bola di Surabaya
Sejumlah alokasi yang cukup besar di antaranya untuk kegiatan wayang sebesar Rp 31,1 miliar, musik dan tari tradisional Rp 25,86 miliar, serta ludruk Rp 5,85 miliar. Di sisi lain, anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata hanya dialokasikan Rp 1,5 miliar.
Komisi E menilai komposisi tersebut perlu dievaluasi agar anggaran kebudayaan dan pariwisata dapat memberikan dampak yang lebih seimbang. Pelestarian kesenian tradisional memang penting, tetapi peningkatan kualitas SDM pariwisata juga dibutuhkan untuk memperkuat daya saing destinasi wisata Jawa Timur.
Sorotan terhadap perencanaan anggaran itu juga berkaitan dengan realisasi belanja Disbudpar pada 2026 yang belum optimal. Hingga 20 Oktober 2026, penyerapan anggaran dalam P-APBD baru mencapai 58,25 persen atau sekitar Rp95,74 miliar. Bahkan, realisasi belanja modal tercatat hanya 14,69 persen.
Sementara itu, target pendapatan asli daerah (PAD) Disbudpar pada 2027 dipatok sebesar Rp3,7 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam P-APBD 2026 yang mencapai Rp3,8 miliar.
Atas sejumlah catatan tersebut, Komisi E merekomendasikan Disbudpar memberikan penjelasan atau justifikasi terkait penurunan pagu anggaran. Komisi E juga meminta agar alokasi belanja modal ditingkatkan minimal 10 persen dari total pagu anggaran.
Selain itu, Disbudpar diminta melakukan rasionalisasi dan verifikasi secara ketat terhadap 159 usulan pokir. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kegiatan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah.
Komisi E juga mendorong peningkatan proporsi anggaran sektor pariwisata dan percepatan realisasi belanja. Dengan demikian, pembangunan destinasi wisata, revitalisasi cagar budaya, serta pengembangan sarana Taman Budaya Jawa Timur dapat berjalan lebih optimal.
DPRD berharap perencanaan anggaran Disbudpar ke depan tidak hanya berorientasi pada kegiatan rutin dan penyelenggaraan acara, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur serta penguatan kapasitas pelaku kebudayaan dan pariwisata. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar surabaya