RADAR SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan persoalan anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak tidak bisa diselesaikan hanya dengan memanggil pedagang perantara (middleman).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengkaji persoalan tersebut secara menyeluruh agar solusi yang diambil benar-benar menyentuh akar masalah.
Emil menjelaskan, saat ini terjadi ketidaksesuaian antara harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang berlaku di pasar. Berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, harga pembelian telur di tingkat produsen sebesar Rp 26.500 per kilogram. Sementara itu, harga jual di pasar hanya berkisar Rp 25.000 per kilogram.
"Kalau diasumsikan middleman mengambil margin terlalu tinggi, kenyataannya mereka diminta membeli dari peternak seharga Rp 26.500, sementara di pasar hanya bisa menjual sekitar Rp 25.000. Berarti ada persoalan lain yang harus diselesaikan. Jadi masalah ini tidak cukup hanya dengan mengumpulkan middleman," kata Emil.
Baca Juga: Harga Telur Anjlok, Ratusan Peternak Ayam Petelur Wadul ke DPRD Jatim
Karena itu, Pemprov Jatim akan mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, mulai dari peternak hingga pedagang perantara. Langkah tersebut dilakukan agar penyebab turunnya harga dapat dibahas secara terbuka.
"Pertemuan nanti tidak hanya antara pemerintah dan middleman untuk menyampaikan surat edaran. Kita akan dudukkan bersama para peternak. Kalau memang ada anggapan margin middleman terlalu besar, mari kita buka bersama hitung-hitungannya," ujarnya.
Baca Juga: Harga Telur Peternak Jatim Tertekan, Disperindag Genjot SPHP Jagung untuk Tekan Biaya Produksi
Menurut Emil, kondisi yang dihadapi para pedagang juga tidak mudah. Mereka tentu enggan membeli telur dari peternak sesuai harga acuan jika harga pasar berada di bawahnya.
"Kalau Anda menjadi pedagang, disuruh membeli telur dari peternak Rp 26.500, sementara harga jual di pasar hanya Rp 25.000, tentu tidak mau. Artinya, persoalan ini memang lebih kompleks," tegasnya.
Baca Juga: Alasan Telur yang Kita Makan Tidak Akan Pernah Menetas Menjadi Anak Ayam
Selain persoalan distribusi, Emil mengungkapkan penyebab utama anjloknya harga telur adalah kelebihan pasokan (oversupply). Menurutnya, ayam petelur idealnya diafkir setelah berusia sekitar 90 minggu karena produktivitas dan kualitas telurnya mulai menurun.
Namun, saat permintaan telur meningkat beberapa waktu lalu, banyak peternak memperpanjang masa produksi hingga sekitar 120 minggu. Di saat yang sama, populasi ayam petelur juga terus bertambah sehingga produksi telur melampaui kebutuhan pasar.
"Oversupply ini memang fakta. Ayam petelur seharusnya diafkir pada usia sekitar 90 minggu, tetapi ada yang diperpanjang hingga 120 minggu. Ditambah lagi banyak peternak menambah populasi ayam sehingga produksi telur menjadi berlebih," jelasnya.
Emil menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pelaku industri pembibitan, mulai dari penyedia grandparent stock (GPS) hingga rantai pembibitan lainnya, agar pengembangan populasi ayam petelur disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Meski begitu, dampak kelebihan produksi yang terjadi sebelumnya masih terasa hingga saat ini.
"Ini merupakan dampak dari kondisi sebelumnya. Akibatnya bukan hanya harga telur yang turun. Ketika ayam petelur diafkir secara bersamaan, harga ayam hidup juga ikut jatuh sehingga berpengaruh terhadap harga ayam pedaging (broiler)," katanya.
Menurut Emil, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tetapi juga dialami berbagai daerah di Indonesia. Namun, sebagai salah satu sentra produksi telur terbesar sekaligus lumbung pangan nasional, Jawa Timur harus melakukan langkah-langkah yang lebih serius untuk melindungi para peternak.
"Karena Jawa Timur merupakan tulang punggung lumbung pangan nasional, kita harus bekerja lebih keras. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan, terutama dalam melindungi para peternak kita," pungkasnya. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista