RADAR SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Partisipasi aktif warga dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Khofifah saat menerima petugas Sensus Ekonomi BPS Jawa Timur di Surabaya, Rabu (24/6).
“Kami mohon seluruh masyarakat Jawa Timur dapat mendukung, menerima petugas sensus, serta memberikan penjelasan sesuai yang dibutuhkan oleh tim BPS,” kata Khofifah.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Pemerintah
Khofifah menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memetakan kondisi dan struktur ekonomi masyarakat Indonesia.
Kegiatan yang dimulai sejak 15 Juni 2026 itu menjadi instrumen penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan akan menentukan efektivitas kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Sensus ekonomi ini menjadi salah satu pintu masuk untuk mendapatkan data yang valid. Jika kita ingin bantuan sosial tepat sasaran dan tidak terjadi inclusion error maupun exclusion error, maka basis datanya harus kuat,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, data hasil sensus nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian teknis terkait sebelum digunakan sebagai acuan dalam berbagai program pemerintah.
BPS Jatim Data Usaha Konvensional hingga Ekonomi Digital
Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.
Menurut Herum, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mencakup usaha konvensional, tetapi juga sektor ekonomi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
“Jika influencer melakukan kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, maka itu termasuk bagian yang kami data dalam kategori ekonomi digital,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai struktur ekonomi daerah,
karakteristik pelaku usaha, hingga kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian Jawa Timur.
Lebih dari 41 Ribu Petugas Diterjunkan
Untuk menyukseskan pendataan, BPS Jawa Timur mengerahkan 41.538 petugas sensus yang akan bekerja selama kurang lebih dua setengah bulan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.982 petugas bertugas di Surabaya. Sementara itu, jumlah petugas terbanyak berada di Kabupaten Malang, yakni mencapai 2.595 orang.
Hingga akhir Juni 2026, BPS Jawa Timur telah menyelesaikan sekitar 10 persen dari total target pendataan. Seluruh proses sensus ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026.
Kendala Lapangan Bukan karena Penolakan Warga
Herum mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi petugas di lapangan bukanlah penolakan masyarakat, melainkan
kesulitan menemui responden secara langsung karena sedang bekerja atau rumah dalam kondisi kosong saat didatangi.
“Sejauh ini bukan karena masyarakat menolak didata, tetapi lebih karena petugas belum bertemu dengan yang bersangkutan.
Karena itu kami berkoordinasi dengan RT dan RW setempat serta melengkapi petugas dengan atribut dan surat tugas resmi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua responden harus menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner.
Pertanyaan terkait usaha hanya diberikan kepada rumah tangga yang memiliki aktivitas usaha.
“Kalau tidak memiliki usaha, maka tidak perlu menjawab pertanyaan terkait usaha. Namun data sosial ekonomi keluarga tetap kami catat sebagai bagian dari sensus,” kata Herum.
Data Akurat Dorong Pembangunan Jawa Timur
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan basis data yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi masyarakat Jawa Timur.
Data tersebut akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, memperkuat sektor usaha, serta memastikan berbagai program bantuan dan pemberdayaan ekonomi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (mus)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan