RADAR SURABAYA — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur (Jatim) menilai kinerja fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun anggaran 2025 tergolong kuat. Namun, capaian tersebut diingatkan tidak cukup hanya dilihat dari angka, melainkan harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Benjamin Kristianto. Fraksi Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp31,20 triliun atau 93,82 persen. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 61,71 persen dengan realisasi Rp 18,44 triliun atau 107,83 persen dari target.
“Namun ukuran utama tidak berhenti pada tingginya realisasi, melainkan pada seberapa jauh capaian fiskal itu benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Benjamin.
Baca Juga: PPDB 2026, Komisi E DPRD Jatim Minta Orang Tua Realistis Pilih Sekolah
Fraksi Gerindra juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen. Menurutnya, angka tersebut perlu dilihat dari kualitasnya, terutama dalam memperluas lapangan kerja formal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen dinilai sebagai capaian positif. Namun demikian, fraksi ini mengingatkan masih tingginya kerentanan ekonomi masyarakat yang berpotensi kembali jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.
Baca Juga: Tim Tabur Kejari Surabaya Eksekusi Oknum Notaris Terkait Kasus Penipuan Rp 4,2 Miliar
Pada aspek ketimpangan, rasio Gini sebesar 0,359 menunjukkan tren perbaikan. Meski begitu, pemerataan pembangunan antardaerah dinilai belum sepenuhnya merata, khususnya dalam akses layanan dasar dan peluang ekonomi.
Fraksi Gerindra turut menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,13. Capaian tersebut dinilai harus diiringi peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, serta keterkaitan antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Baca Juga: Sudah Diet Gula Tapi Gula Darah Masih Tinggi? Ini Penyebabnya
Di sektor ketenagakerjaan, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,71 persen dinilai belum cukup. Pasalnya, angka tersebut belum menjamin peningkatan kualitas pekerjaan yang layak dan formal.
“Oleh sebab itu, kami meminta penjelasan Saudara Gubernur, bagaimana pemerintah memastikan bahwa penurunan pengangguran ini benar-benar diikuti oleh bertambahnya pekerjaan formal, layak, dan sesuai kebutuhan industri?” tegasnya.
Baca Juga: Potensi Kemarau Ekstrem di Jawa Timur, Khofifah Minta Semua BPBD Kabupaten dan Kota Siap Siaga
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti sektor lingkungan, terutama kualitas udara yang belum memenuhi target serta tingginya kejadian bencana sepanjang 2025 yang mencapai 351 kejadian dengan dampak signifikan bagi masyarakat.
Di bidang investasi, realisasi sebesar Rp 147,7 triliun dinilai perlu diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan integritas pemerintahan. Fraksi menilai capaian indeks harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca Juga: SPMB 2026 Berubah Total! Nilai TKA Kini Jadi Penentu Utama Kelulusan di Jawa Timur
Secara keseluruhan, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa LKPJ 2025 memuat berbagai capaian yang patut diapresiasi, namun belum cukup untuk menjadi alasan berpuas diri.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan hanya laporan bahwa pemerintah telah bekerja, melainkan bukti bahwa hasil kerja itu benar-benar terasa, adil, dan membawa manfaat,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto