Surabaya – Aktivitas eksplorasi sumur minyak tradisional di Jawa Timur menjadi sorotan sejumlah media asing. Salah satunya adalah Channel News Asia (CNA) dari Singapura yang menyoroti kawasan pengeboran rakyat di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro. Sorotan ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran terkait aspek keselamatan, pencemaran lingkungan, hingga potensi korban jiwa yang mengiringi aktivitas tersebut.
Dalam laporannya, CNA menggambarkan perubahan drastis lanskap Wonocolo, di mana area yang dulunya dipenuhi pepohonan kini dipenuhi ribuan menara pengeboran berkaki tiga. Aktivitas pengeboran minyak ini dinilai berisiko karena minimnya penerapan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan.
“Hal ini bukan hanya sekadar minyak tetapi, juga soal keselamatan warga dan lingkungan, dan kami hanya ingin tetap bisa bekerja tanpa merusak alam,” ujar Slamet, salah satu warga Desa Wonocolo.
Sumur-sumur minyak di wilayah ini diketahui telah beroperasi sejak masa kolonial Belanda dan mulai dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1970-an setelah ditinggalkan oleh perusahaan besar dan BUMN karena dianggap kurang menguntungkan. Dalam perkembangannya, eksplorasi dilakukan secara tradisional oleh warga, namun kerap menimbulkan insiden seperti ledakan dan tumpahan minyak.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi baru untuk melegalkan sumur-sumur minyak rakyat, dengan syarat harus memenuhi standar keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam jangka waktu empat tahun.
Perwakilan SKK Migas Jatim-Bali-Nusa Tenggara, Rudi Hartono, menyatakan bahwa regulasi ini penting untuk menekan risiko kecelakaan kerja dan pencemaran, tanpa menghilangkan mata pencaharian warga.
“Kami ingin aktivitas ekonomi masyarakat tetap hidup tetapi, juga harus aman dan ramah lingkungan sehingga tidak mengakibatkan kesenjangan sosial yang dialami karena, hal itu merupakan risiko yang lebih besar,” ujarnya.
CNA juga menyoroti bahwa perhatian terhadap sumur-sumur minyak tradisional di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan perbatasan Jawa Tengah, menjadi penting mengingat skala aktivitas yang melibatkan puluhan ribu sumur dan ribuan pekerja informal.
Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan dua kepentingan besar yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi penghidupan rakyat secara aman dan teratur. (acl/fir)
Editor : M Firman Syah