RADAR SURABAYA - Jawa Timur menetapkan kejadian luar biasa (KLB) terhadap kasus polio.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jatim sampai dengan 17 Januari, jumlah kasus polio mencapai 11 anak.
Dari jumlah tersebut, sembilan anak tidak bergejala klinis.
Bahkan kondisinya saat ini sudah sehat.
“Sedangkan dua anak lainnya bergejala klinis sehingga memerlukan penanganan intensif,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Jatim Dr Erwin Astha Triyono, Jumat (19/1).
Erwin menambahkan dua anak tersebut berasal dari Sampang dan Pamekasan.
Diungkapkannya, penanganan dan pendampingan terhadap anak yang bergejala klinis tersebut sudah diberikan melalui puskesmas setempat.
“Hingga saat ini tidak ada penambahan kasus baru di Jatim,” jelasnya.
Menyikapi tingginya kasus polio di Jatim, pemerintah provinsi telah menetapkan KLB sejak 12 Januari dan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Oleh karena itu, meskipun kejadianya ditemukan di Sampang dan Pamekasan, penetapan status KLB diberlakukan dalam lingkup Provinsi Jatim.
Sementara itu Pakar Komunikasi Kesehatan Universitas Airlangga (Unair) Liestianingsih Dwi Dayanti mengatakan jika sosialisasi pencegahan polio tidak cukup mengandalkan pendekatan kesehatan.
Menurutnyam juga perlu adanya pendekatan budaya.
Menurutnya pada 2014, Indonesia sudah dinyatakan bebas polio.
“Hanya saja, dalam 10 tahun terkahir, alih-alih bertahan sebagai negara bebas polio, angka kasus polio kini justru meningkat,” katanya.
Lies menyebut, kemunculan kasus polio tersebut disebabkan oleh banyak hal.
Misalnya rendahnya cakupan imunisasi, lingkungan yang tidak bersih, aktivitas keluar-masuk, dan gaya hidup tidak sehat.
“Inilah yang menyebabkan pemerintah harus cepat tanggap dalam mengatasi urgensi sosialisasi vaksinasi polio di Indonesia. Pencegahan polio melalui vaksinasi menjadi sangat penting,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyakit polio hanya bisa dicegah dengan melakukan imunisasi lengkap dan rutin.
Selain itu, juga bisa dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Lies menilai, upaya pemerintah mensosialisasikan vaksinasi polio sudah cukup baik.
Akan tetapi, tidak semua masyarakat Indonesia mampu memahami urgensi vaksinasi polio dengan baik.
“Ada beberapa kelompok justru menolak semua vaksinasi termasuk vaksinasi polio karena bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Inilah tantangan dalam sosialisasi vaksinasi yang menjadi PR bagi pemerintah,” ujarnya.
Karena itulah, sosialisasi pencegahan polio tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan kesehatan, tetapi juga pendekatan budaya.
Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa