RADAR SURABAYA -- Rencana aturan baru yang menyebut mobil di atas 1.400 cc dilarang mengisi BBM jenis Pertalite per 1 Juni menjadi konsen publik. Nantinya kendaraan dengan kapasitas mesin besar tidak akan bisa lagi mengakses BBM bersubsidi.
Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Imron Mawardi menilai kebijakan ini dipastikan akan memberikan dampak langsung bagi kelompok masyarakat kelas menengah. Sebab, mayoritas mobil yang digunakan oleh kalangan ini memiliki kapasitas mesin 1.500-1.600 cc.
Baca Juga: Percepat Riset Medis dan Pemberantasan TBC
"Kalau bicara tentang dampak, pastinya itu akan menerpa masyarakat kelas menengah. Kalau pembatasannya adalah 1.400 cc, banyak sekali mobil yang dipakai oleh kalangan kelas menengah itu rata-rata 1.500 sampai 1.600 cc," ujar Imron Mawardi, Jumat (22/5).
Meski demikian, Imron menambahkan bahwa dampak migrasi ini kemungkinan tidak akan terlalu ekstrem. Sebab, selisih harga antara Pertalite dan Pertamax (RON 92) yang saat ini berada di kisaran Rp 12 ribu masih relatif terjangkau.
Ditambah lagi, kendaraan roda empat keluaran tahun 2018 ke atas pada dasarnya sudah didesain untuk standar Euro 4 yang lebih cocok menggunakan Pertamax.
Dari sisi anggaran negara, Imron membeberkan bahwa pembatasan ini merupakan langkah tak terhindarkan bagi pemerintah. Pasalnya, dalam APBN 2026, anggaran khusus subsidi BBM dipatok sebesar Rp 25 triliun, dari total subsidi energi yang mencapai Rp 105 triliun.
Anggaran tersebut mulanya dihitung dengan asumsi harga minyak dunia sebesar USD 70 per barel. Namun, situasi geopolitik global saat ini memaksa harga minyak melambung tinggi.
Baca Juga: BINUS School Surabaya Bentuk Komunitas Padel Ayah Pertama di Lingkungan Sekolah Internasional
"Kenaikan harga minyak itu memang dipicu oleh krisis Timur Tengah seperti serangan Amerika dan Israel ke Iran. Ditambah kebijakan Iran yang menutup Selat Hormuz, padahal sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Akibatnya, harga minyak dunia saat ini melonjak hingga menyentuh USD 110 dolar per barel. Jika tidak dibatasi, otomatis beban subsidi dalam APBN akan membengkak sangat besar," jelasnya.
Karena itu, ia menganggap kebijakan pembatasan Pertalite ini sebagai jalan tengah atau langkah kompromi dari pemerintah agar anggaran negara tidak jebol. Namun, masyarakat bawah tetap terlindungi.
"Ini sebenarnya solusi yang win-win. Pemerintah masih memperhatikan masyarakat bawah dengan mempertahankan harga Pertalite di angka Rp 10 ribu untuk mobil di bawah 1.300 cc atau 1.000 cc. Di sisi lain, subsidi menjadi lebih tepat sasaran karena pemilik mobil ber-cc besar diasumsikan sebagai kelompok masyarakat yang mampu," tuturnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair ini mendorong pemerintah untuk lebih masif memfasilitasi integrasi transportasi publik yang efektif agar masyarakat secara sukarela beralih dari kendaraan pribadi. Ia mencontohkan sistem transportasi di Kota Surabaya yang dinilai sudah mulai menunjukkan hasil positif.
“Kalau seperti di Surabaya ini sudah lumayan. Kita bisa bepergian jauh di dalam kota karena sudah ada konektivitas antara feeder WiraWiri dengan Suroboyo Bus. Integrasi seperti ini yang pasti akan sangat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," pungkasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek