RADAR SURABAYA- Secara tiba-tiba, perang dagang Donald Trump kini tampak jauh lebih terfokus. Alih-alih menjadi pertarungan di semua lini melawan seluruh dunia,
kini ini lebih menyerupai pertarungan di medan yang sudah akrab dalam gaya Trump: Amerika melawan Tiongkok.
Meskipun ada jeda selama 90 hari atas tarif balasan yang lebih tinggi terhadap puluhan negara lain, tarif universal sebesar 10% tetap diberlakukan secara menyeluruh.
Namun Tiongkok, yang mengekspor segala sesuatu mulai dari iPhone hingga mainan anak-anak dan menyumbang sekitar 14% dari total impor AS, menjadi satu-satunya negara yang dikenai tarif jauh lebih tinggi, mencapai angka mengejutkan 125%.
Trump menyatakan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh kesiapan Beijing untuk membalas dengan tarif sebesar 84% atas produk-produk Amerika, yang ia anggap sebagai bentuk kurangnya rasa hormat.
Namun bagi Donald Trump, seorang politisi yang memenangkan Gedung Putih dengan pesan anti-Tiongkok, persoalan ini lebih dari sekadar balasan kebijakan dagang. Bagi Trump, ini adalah urusan yang belum selesai dari masa jabatan pertamanya (2017-2021).
“Kami tidak punya cukup waktu untuk melakukan hal yang benar, dan sekarang itulah yang sedang kami lakukan,” kata Trump.
Tujuannya tak kurang dari membalik sistem perdagangan global yang selama ini berpusat pada Tiongkok sebagai pabrik dunia, serta menggugat pandangan lama bahwa perdagangan lebih banyak otomatis berarti hal yang baik.
Pergeseran Paradigma Dagang Global
Tiongkok kini memproduksi 60% mobil listrik dunia, sebagian besar berasal dari merek dalam negeri mereka sendiri.
Untuk memahami betapa pentingnya hal ini bagi pemikiran Trump, kita perlu melihat ke masa sebelum ia menjadi calon presiden, apalagi terpilih.
Pada 2012, ketika wartawan senior BBC, John Sudworth, pertama kali melaporkan dari Shanghai, ibu kota bisnis Tiongkok, hampir semua pihak memandang peningkatan perdagangan dengan Tiongkok sebagai keputusan yang tak perlu dipertanyakan lagi.
Dari para pemimpin bisnis global, pejabat Tiongkok, pemerintah asing, delegasi dagang, koresponden luar negeri, hingga para ekonom,
semuanya setuju bahwa perdagangan dengan Tiongkok mempercepat pertumbuhan global, menyediakan barang murah tanpa henti, memperkaya para pekerja pabrik Tiongkok yang terintegrasi dalam rantai pasok global, dan
membuka peluang besar bagi perusahaan multinasional untuk menjual produk mereka ke kelas menengah baru Tiongkok.
Beberapa tahun setelah itu, Tiongkok sudah melampaui AS sebagai pasar terbesar untuk Rolls Royce, General Motors, dan Volkswagen.
Ilusi Harapan dan Kenyataan yang Berbeda
Ada juga justifikasi yang lebih dalam.
Teorinya, saat Tiongkok semakin kaya, rakyatnya akan mulai menuntut reformasi politik.
Kebiasaan konsumsi mereka juga akan mendorong transisi ekonomi menuju masyarakat konsumen.
Namun, aspirasi pertama ini tak pernah terwujud, Partai Komunis justru semakin menguatkan cengkeramannya.
Sementara itu, transisi ke masyarakat konsumen berjalan terlalu lambat. Tiongkok tetap bergantung pada ekspor dan secara terbuka berniat menjadi semakin dominan.
Pada 2015, Tiongkok meluncurkan peta jalan industri nasional berjudul Made in China 2025, yang menargetkan kepemimpinan global dalam berbagai sektor strategis, dari kedirgantaraan, pembangunan kapal, hingga kendaraan listrik.
Tahun itu juga, seorang pendatang baru di dunia politik, Donald Trump, meluncurkan pencalonannya sebagai Presiden AS dengan pesan bahwa
kebangkitan Tiongkok telah merusak ekonomi Amerika, mempercepat kemunduran kawasan industri, dan menghilangkan pekerjaan serta martabat para pekerja kerah biru.
Perang dagang Trump di masa jabatan pertamanya mengguncang konsensus global.
Penerusnya, Presiden Joe Biden, mempertahankan sebagian besar tarif tersebut.
Namun meskipun telah memberi tekanan pada Tiongkok, tarif-tarif itu belum banyak mengubah model ekonomi negara tersebut.
Langkah Selanjutnya: Negosiasi atau Konfrontasi?
Kini Donald Trump kembali, dengan eskalasi tarif resiprokal. Jika bukan karena berbagai kebijakan tarif yang berubah-ubah sebelumnya, langkah ini mungkin menjadi guncangan terbesar bagi sistem perdagangan global yang telah mapan.
Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada dua pertanyaan utama:
Pertama, apakah Tiongkok bersedia menerima tawaran untuk bernegosiasi?
Kedua, jika ya, apakah Tiongkok bersedia melakukan konsesi besar-besaran, termasuk perombakan total model ekonomi berbasis ekspor mereka?
Namun, kita kini berada di wilayah yang benar-benar belum dipetakan. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana Beijing akan merespons, dan karena itu, kehati-hatian sangat diperlukan.
Visi Tiongkok tentang kekuatan ekonominya, berbasis ekspor kuat dan pasar domestik yang tertutup rapat, kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari ide kebangkitan nasional dan supremasi sistem satu partai mereka.
Kontrol ketat mereka atas informasi membuat mereka kecil kemungkinan membuka pasar mereka untuk perusahaan teknologi AS, misalnya.
Pertanyaan Ketiga: Keyakinan Amerika terhadap Perdagangan Bebas
Namun, ada pertanyaan ketiga, dan ini harus dijawab oleh Amerika sendiri: Apakah AS masih percaya pada perdagangan bebas?
Donald Trump sering kali menyatakan bahwa tarif bukan hanya alat, melainkan tujuan itu sendiri.
Ia menyoroti manfaat dari kebijakan proteksionis, yang menurutnya bisa merangsang investasi dalam negeri, mendorong perusahaan Amerika
untuk menarik kembali rantai pasok dari luar negeri, serta meningkatkan penerimaan pajak negara.
Dan jika Beijing meyakini bahwa inilah tujuan utama tarif-tarif tersebut, mereka bisa saja menyimpulkan bahwa tak ada lagi yang perlu dinegosiasikan.
Alih-alih mempromosikan kerja sama ekonomi, dua kekuatan besar dunia mungkin akan terjebak dalam pertarungan supremasi ekonomi total.
Jika itu terjadi, maka kita benar-benar akan menyaksikan runtuhnya konsensus lama dan menghadapi masa depan baru yang sangat berbeda, dan mungkin juga sangat berbahaya.
Satu hal yang jelas: kita memasuki wilayah baru. Tiongkok menautkan kekuatan ekonominya dengan kekuatan politiknya. Membuka pasar bukan opsi mudah.
Sementara itu, di sisi lain, Donald Trump tampaknya tidak hanya menggunakan tarif sebagai alat, tapi sebagai tujuan.
Ia ingin melindungi industri domestik, menarik kembali rantai pasok dari luar negeri, dan menunjukkan bahwa proteksionisme bukan kata kotor.
Jika Tiongkok merasa tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan, dunia bisa segera melihat dua kekuatan besar terkunci dalam pertarungan ekonomi habis-habisan.
Bukan soal menang atau kalah, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Alhasil, dunia dalam posisi bahaya. (rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan