RADAR SURABAYA – Kehadiran layanan pengaduan berbasis WhatsApp (WA) “Lapor Cak Eri” mendapat apresiasi dari DPRD Surabaya. Namun, dewan mengingatkan agar kanal aduan baru tersebut tidak hanya menjadi tambahan layanan semata tanpa diikuti pembenahan sistem penanganan laporan warga secara menyeluruh.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Rio Dh. I. Pattiselano menilai hotline yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu memiliki potensi besar mempercepat pelayanan publik, asalkan didukung sistem yang transparan dan terintegrasi.
“Kami mengapresiasi inovasi layanan pengaduan ini. Tapi jangan berhenti hanya sebagai kanal baru tanpa perbaikan sistem yang mendasar,” ujarnya, Kamis (8/5).
Menurut Rio, ukuran keberhasilan hotline pengaduan bukan hanya pada banyaknya laporan yang masuk, melainkan seberapa cepat laporan tersebut ditindaklanjuti dan sejauh mana masyarakat bisa memantau proses penanganannya secara terbuka.
Ia pun mendorong agar seluruh laporan yang masuk melalui “Lapor Cak Eri” dapat langsung terhubung ke dashboard terintegrasi yang bisa dipantau secara real time oleh wali kota maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Baca Juga: Gemar Main Judi, Lupa Nafkah Anak Istri, Akhirnya Gugat Cerai Suami
“Kalau terhubung ke dashboard, wali kota bisa langsung memonitor perkembangan laporan. Ini akan mempercepat pengambilan keputusan,” katanya.
Rio menilai sistem tersebut juga dapat menjadi “early warning system” bagi pemerintah kota dalam mendeteksi persoalan-persoalan di lapangan sejak dini. Mulai dari keluhan pelayanan publik, infrastruktur, lingkungan, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
Baca Juga: Haji 2026: Jemaah Haji Embarkasi Surabaya Langsung Kenakan Ihram, Arab Saudi Sebut Jatim Terbaik
Di sisi lain, ia menyoroti banyaknya kanal pengaduan yang saat ini dimiliki Pemkot Surabaya. Selain “Lapor Cak Eri”, masyarakat juga mengenal aplikasi Wargaku, Call Center 112, hotline OPD, hingga berbagai satgas khusus seperti Satgas Premanisme dan Satgas Tanah.
Menurutnya, keberadaan banyak kanal aduan tanpa integrasi berpotensi membingungkan masyarakat dan membuat laporan tercecer.
“Jangan sampai masyarakat melihat ini sebagai penumpukan layanan. Pertanyaannya, apakah yang sebelumnya tidak efektif?” tuturnya.
