BANDUNG – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) Notaris Mitra Kerja di Bandung sebagai bagian dari konsolidasi strategis untuk memperkuat aspek legalitas penyaluran dana bergulir serta kelembagaan koperasi. Kegiatan ini menjadi ruang sinkronisasi antara LPDB Koperasi dan para notaris mitra dalam memastikan fondasi hukum koperasi berjalan tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.
Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong kebangkitan koperasi melalui pendekatan yang lebih mendasar, dimulai dari desa dan kelurahan. Pendekatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh langsung praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat di akar rumput.
Menurut Deva, Indonesia mencatat capaian signifikan dengan terbentuk dan terlegalisasinya lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejak Juli 2025. Seluruh koperasi tersebut lahir melalui proses musyawarah desa, bukan instruksi struktural dari atas.
“Legalitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini murni hasil musyawarah desa. Bukan perintah. Tidak ada negara lain di dunia yang mampu membentuk dan melegalisasi lebih dari 80.000 koperasi dalam waktu singkat melalui mekanisme mufakat. Ini adalah momentum besar dan kekuatan strategis bangsa,” ujar Deva.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi erat antara LPDB Koperasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para notaris mitra yang berperan penting dalam menjaga kualitas dan kepastian hukum koperasi.
“Momentum ini harus dijaga. Dan cara menjaganya adalah dengan kerja sama yang konsisten dan sehat, terutama dengan para notaris sebagai penjaga fondasi legalitas,” tambahnya.
Deva juga menyoroti tantangan ekonomi desa yang semakin terasa akibat derasnya urbanisasi generasi muda. Dalam konteks ini, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diposisikan sebagai pengungkit baru kebangkitan ekonomi desa.
LPDB Koperasi, lanjut Deva, tengah membangun ekosistem kolaboratif di mana koperasi besar dapat berperan sebagai penguat bagi koperasi desa, mulai dari penguatan manajemen, tata kelola, pelaporan keuangan, hingga operasional usaha.
Tak hanya itu, LPDB Koperasi juga membuka wacana strategis terkait peluang koperasi Indonesia masuk ke dalam ekosistem pasar modal. Deva mengungkapkan bahwa diskusi awal dengan Bursa Efek Indonesia telah dilakukan untuk menjajaki kemungkinan tersebut.
“Saya punya gagasan bagaimana koperasi bisa masuk ke bursa efek. Banyak koperasi kita yang secara skala dan kinerja sudah sangat besar. Ini tentu perlu kajian mendalam bersama OJK, notaris, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Deva juga menyinggung sejarah Bank Umum Koperasi (Bukopin) yang pascakrisis 1998 kini tidak lagi sepenuhnya dimiliki bangsa sendiri. Ia menilai, sudah saatnya Indonesia kembali mendorong lahirnya bank koperasi nasional.
“Ini momentum bersama untuk mengembalikan Bank Koperasi milik bangsa. Saya tidak ingin menyebut koperasi naik kelas, karena koperasi sejak awal sudah ditempatkan secara konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945. Kita hanya perlu kembali ke jalannya, kembali ke khitah koperasi Indonesia,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Deva Rachman mengaku optimistis terhadap masa depan koperasi nasional. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektor swasta, ia melihat koperasi Indonesia memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pilar utama perekonomian.
“Koperasi Indonesia bisa kembali berjaya. Pemerintah sudah membuka jalannya. Tugas kita bersama adalah menjaga fondasi legalitasnya agar tetap kuat. Dan di sinilah peran notaris menjadi sangat strategis,” pungkasnya.
Editor : M Firman Syah