RADAR SURABAYA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, resmi mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi.
Aturan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh Menpora Dito Ariotedjo pada 18 Oktober 2024.
Permenpora ini sempat menuai polemik di kalangan insan olahraga karena dinilai memberi ruang intervensi pemerintah yang terlalu jauh ke dalam federasi olahraga.
Selain itu, aturan tersebut juga menghilangkan sejumlah kewenangan federasi maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), termasuk larangan menggunakan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD.
Sejalan dengan Arahan Presiden Prabowo
Dalam konferensi pers di Media Center Kemenpora RI, Selasa (23/9/2025), Erick Thohir menegaskan bahwa pencabutan aturan tersebut sejalan dengan Piagam Olimpiade (Olympic Charter).
Langkah ini juga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Jadi ini ada payungnya juga. Presiden menginginkan adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang berstandar internasional,” ungkap Erick.
Lebih jauh, Erick berencana menyederhanakan 191 Permenpora yang ada menjadi kurang dari 20 regulasi.
Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum guna membentuk tim bersama terkait penyederhanaan aturan.
LaNyalla: Respons Cepat Pemerintah Patut Diapresiasi
Menanggapi langkah tersebut, Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi.
Sebelumnya, LaNyalla bahkan telah mengirim surat langsung kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan keberatan terhadap Permenpora 14/2024.
“Tentu saya berterima kasih kepada Presiden dan Menpora yang cepat merespons aspirasi. Aspirasi tersebut benar-benar muncul dari kalangan pelaku dan pengurus olahraga nasional, termasuk cabang
olahraga dan para atlet,” ujar LaNyalla, yang juga Ketua Umum PB Muaythai Indonesia, Selasa (23/9/2025).
Harapan LaNyalla untuk Penyederhanaan Permenpora
LaNyalla menegaskan bahwa dalam proses penyederhanaan regulasi, Menpora perlu melibatkan stakeholder olahraga nasional, termasuk KONI dan KOI.
Dengan begitu, aturan keolahragaan yang dibuat benar-benar memenuhi prinsip meaningful public participation dari insan olahraga.
“Jika regulasi melibatkan partisipasi publik yang bermakna, maka dunia olahraga nasional akan lebih sehat, profesional, dan berstandar internasional,” imbuh LaNyalla.
Polemik Permenpora 14/2024
Sebagaimana diketahui, Permenpora 14/2024 telah menimbulkan kegelisahan dalam pembinaan olahraga prestasi di berbagai daerah.
Beberapa pasalnya disebut bertentangan dengan undang-undang keolahragaan dan Olympic Charter.
Dengan dicabutnya aturan tersebut, diharapkan pembinaan olahraga prestasi di Indonesia dapat kembali fokus pada pengembangan atlet serta peningkatan prestasi di level internasional.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan