Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gunung Sangeang Api Naik Status Waspada, BPBD Imbau Warga Kosongkan Pulau

N

 

Gunung Sangeang Api yang membentuk Pulau Sangeang saat ini dihuni sekitar 100 jiwa.
Gunung Sangeang Api yang membentuk Pulau Sangeang saat ini dihuni sekitar 100 jiwa.

RADAR SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mengimbau warga untuk segera mengosongkan Pulau Sangeang menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sangeang Api.


Advertisement

Imbauan ini disampaikan setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) resmi menaikkan status gunung dari level I (normal) menjadi level II (waspada) pada Sabtu (22/11).

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan para kepala desa di wilayah pesisir untuk mensosialisasikan imbauan ini. Warga yang masih berada di Pulau Sangeang diminta segera meninggalkan pulau,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bima, Nurul Huda, dikutip dari Antara.

PVMBG mencatat intensitas kegempaan Gunung Sangeang Api meningkat signifikan sejak awal November.

Advertisement

Pada 18 November 2025, tercatat 43 gempa hembusan, disertai lima gempa tornillo, 25 gempa vulkanik dalam, enam gempa vulkanik dangkal, 31 gempa tektonik lokal, dan 56 gempa tektonik jauh.

Gunung Sangeang Api yang membentuk Pulau Sangeang saat ini dihuni sekitar 100 jiwa, mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak.

PVMBG merekomendasikan agar masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah utama, serta menghindari sektor timur tenggara hingga garis pantai sejauh 6,5 kilometer.

Advertisement

BPBD Bima juga meningkatkan koordinasi pemantauan, penyebaran informasi larangan mendekati radius bahaya, serta pendataan logistik dasar jika kondisi aktivitas gunung api semakin memburuk.

Camat Wera, Ilham, yang wilayahnya berhadapan langsung dengan Gunung Sangeang Api, menyebut aktivitas warga masih berjalan normal. “Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa. Untuk dampak, sejauh ini belum ada,” ujarnya. (ant/nur)

Advertisement

Artikel Terkait

Apresiasi Komisi E DPRD Jatim, BPBD Sebut Anggaran Pos Mi Instan di RAPBD 2027 Masih Usulan Awal

Apresiasi Komisi E DPRD Jatim, BPBD Sebut Anggaran Pos Mi Instan di RAPBD 2027 Masih Usulan Awal

BPBD Jatim mengapresiasi perhatian Komisi E DPRD Jatim terhadap usulan anggaran dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027, khususnya alokasi pada pos logistik yang tercatat sebesar Rp 17,24 miliar.

Pelatihan PPGD BPBD Surabaya: Relawan Diminta Bertindak Tepat, Bukan Sekadar Cepat

Pelatihan PPGD BPBD Surabaya: Relawan Diminta Bertindak Tepat, Bukan Sekadar Cepat

Pelatihan PPGD BPBD Surabaya membekali relawan dengan keterampilan pertolongan pertama, kemampuan membaca situasi, dan memahami batas kewenangan.

14 Kabupaten di Jatim Dilanda Kekeringan

14 Kabupaten di Jatim Dilanda Kekeringan

Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Jawa Timur. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer