RADAR SURABAYA – Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Jawa Timur. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 14 kabupaten telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur telah mendistribusikan lebih dari 1 juta liter air bersih dan menyiapkan berbagai langkah mitigasi menghadapi puncak musim kemarau.
Baca Juga: Musim Bediding di Jawa Timur hingga Agustus, BMKG Sebut Fenomena Normal saat Musim Kemarau
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, mengatakan hingga pertengahan Juli 2026, BPBD Jatim bersama BPBD kabupaten/kota, dunia usaha, dan sejumlah lembaga sosial telah menyalurkan 1.035.000 liter air bersih kepada warga terdampak.
Distribusi tersebut dilakukan melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun di berbagai daerah di Jawa Timur.
"Dropping air bersih terus kami lakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Kami juga terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran," ujar Satriyo, Senin (20/7).
Berdasarkan data BPBD Jatim, 14 kabupaten yang telah menetapkan status kedaruratan kekeringan meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo.
Dari jumlah tersebut, tiga kabupaten, yakni Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo, telah meningkatkan status menjadi Tanggap Darurat. Sementara 11 kabupaten lainnya masih berstatus Siaga Darurat.
Menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan semakin meluas dalam beberapa pekan ke depan, BPBD Jatim menyiapkan anggaran sebesar Rp 612 juta untuk mendukung distribusi air bersih dengan estimasi 867 rit mobil tangki.
Baca Juga: Potensi Kemarau Ekstrem di Jawa Timur, Khofifah Minta Semua BPBD Kabupaten dan Kota Siap Siaga
Selain itu, BPBD Jatim juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan logistik, di antaranya 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal untuk mendukung penanganan darurat di wilayah terdampak.
Satriyo menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPBD kabupaten/kota guna menyusun strategi penanganan kekeringan secara terpadu. Koordinasi tersebut juga difokuskan untuk mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
