RADAR SURABAYA – Pemerintah pusat akan menanggung gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah pada 2027. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, pemerintah akan menganggarkan Rp 23 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi Adhy Karyono mengatakan, kebijakan tersebut bisa memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemprov Jatim untuk membiayai program pembangunan prioritas. Pemprov Jatim telah merampungkan pengajuan formasi sekaligus proyeksi kebutuhan anggaran untuk pembiayaan gaji PPPK kepada pemerintah pusat.
“Saat ini, tinggal menunggu kepastian alokasi anggaran yang bersumber dari APBN," katanya kemarin (6/10).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim per Agustus 2026, jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Jatim mencapai 44.479 orang. Rinciannya, 23.294 PPPK penuh waktu dan 21.185 PPPK paruh waktu.
Adhy menjelaskan, jika pembayaran gaji PPPK nantinya sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat, belanja pegawai yang selama ini menjadi beban APBD dapat ditekan. Ruang fiskal tersebut selanjutnya bisa diarahkan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang menjadi target prioritas daerah.
“Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat untuk bisa mengalokasikan dari APBN. Maka, kemampuan kita jadi bertambah untuk bisa dialokasikan ke program-program yang target ini,” ujarnya.
Meski demikian, kebijakan tersebut juga dibayangi penyesuaian transfer ke daerah (TKD). Adhy mengakui, indikasi adanya penyesuaian TKD pada tahun anggaran mendatang sudah mulai terlihat.
Menurut dia, alokasi TKD kemungkinan tidak naik. Bahkan, ada potensi pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya. “Ya, sudah kelihatan. TKD-nya mungkin tidak bertambah, malah berkurang untuk sementara,” ungkapnya.
Meski terdapat potensi penyesuaian TKD, Adhy menilai pengalihan tanggung jawab pembayaran gaji PPPK kepada pemerintah pusat tetap memberikan manfaat bagi kapasitas fiskal buat Pemprov Jatim. (mus/rek)
