Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Jatim Usulkan Raperda Produk Halal dan Peternakan, Ini Pertimbangannya

M
Penulis: Mus Purmadani❯
Jubir Komisi B DPRD Jatim Ibnu Alfandy Yusuf menyampaikan pendapat fraksi. (IST)
Jubir Komisi B DPRD Jatim Ibnu Alfandy Yusuf menyampaikan pendapat fraksi. (IST)

Advertisement

 

RADAR SURABAYA - Komisi B DPRD Jawa Timur menyampaikan nota penjelasan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai strategis untuk memperkuat perekonomian daerah. Yakni, Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal dan Raperda tentang Pengembangan Hilirisasi Peternakan.

Juru Bicara Komisi B DPRD Jatim Ibnu Alfandy Yusuf mengatakan, potensi Jawa Timur sangat besar, khususnya dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pondok pesantren. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya berubah menjadi kepastian sertifikasi halal maupun peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha.

"Jawa Timur memiliki sekitar 4,58 juta UMKM serta lebih dari 7.000 pondok pesantren," kata Ibnu di Surabaya, Rabu (30/9).

Menurut dia, hingga 18 Agustus 2026 jumlah keseluruhan sertifikat halal yang telah diterbitkan di Jawa Timur mencapai 683.382 sertifikat. Dari kuota Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2026 sebanyak 175.324 sertifikat, baru 149.155 sertifikat yang telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Advertisement

"Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas sertifikasi halal," katanya.

Komisi B menilai kebijakan daerah diperlukan agar pengembangan produk halal tidak hanya berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi mampu membangun ekosistem dari hulu hingga hilir.

"Ekosistem produk halal mencakup keterhubungan dari hulu sampai hilir, bukan sekadar penerbitan sertifikat," ujarnya.

Komisi B menegaskan bahwa kewenangan sertifikasi halal tetap berada pada pemerintah pusat dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Karena itu, Raperda tidak diarahkan untuk membentuk sistem sertifikasi halal daerah maupun menerbitkan sertifikat dan label halal.

 Peran Pemprov Jatim lebih diarahkan sebagai fasilitator melalui sejumlah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem produk halal. Di antaranya, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil, penanaman modal, pangan, pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan. (mus)

Advertisement

Artikel Terkait

Peringati Harhubnas, Anggota DPRD Cahyo dan Dishub Jatim Bagikan 100 Helm untuk Ojol

Peringati Harhubnas, Anggota DPRD Cahyo dan Dishub Jatim Bagikan 100 Helm untuk Ojol

Keselamatan pengendara ojek online (ojol) menjadi perhatian dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026.

2.356 Aduan Pinjol Ilegal, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Bertindak

2.356 Aduan Pinjol Ilegal, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Bertindak

Penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Pemprov Jatim didorong memperkuat sistem perlindungan data pribadi masyarakat agar celah pencurian

DPRD Jatim Minta Pemprov Gerak Cepat Selamatkan Lahan dari Kekeringan

DPRD Jatim Minta Pemprov Gerak Cepat Selamatkan Lahan dari Kekeringan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim bergerak cepat menghadapi ancaman kekeringan yang mulai berdampak terhadap lahan pertanian dan kehidupan petani.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer