RADAR SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Fraksi menilai, sejumlah capaian yang disampaikan perlu dicermati lebih mendalam agar selaras dengan kondisi riil di lapangan.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim, Nur Faizin menyampaikan bahwa beberapa indikator kinerja masih memerlukan evaluasi, khususnya terkait konsistensi antara target dan realisasi.
“Angka kemiskinan 9,3 persen disebut memenuhi target, sementara dalam RKPD Perubahan ditargetkan 8,7 persen. Ini tentu menjadi catatan agar ke depan perencanaan dan capaian bisa lebih sinkron,” ujarnya, Rabu (8/4).
Baca Juga: Lewat Surabaya Industrial and Labour Festival 2026, Pemkot Tancap Gas Tekan Angka Pengangguran
Ia menjelaskan, penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dari 206,1 ribu jiwa pada 2024 menjadi 106,8 ribu jiwa pada 2025 tetap merupakan langkah positif. Namun demikian, menurutnya, tren penurunan tersebut perlu dijaga agar lebih konsisten dan berkelanjutan.
Selain itu, posisi Jawa Timur yang masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar secara nasional juga menjadi perhatian bersama.
Baca Juga: Percepat Pengisian Jabatan Kepala Sekolah di Jatim, Dindik Cari dari Kalangan Guru
“Ini menjadi pengingat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu diperkuat agar dampaknya lebih merata,” imbuhnya.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan sebesar 5,85 persen dinilai cukup baik, namun perlu diiringi dengan stabilitas yang lebih kuat. Ia menyoroti adanya kontraksi pada triwulan IV sebesar minus 0,18 persen yang menunjukkan perlunya penguatan fondasi pertumbuhan.
“Artinya, capaian pertumbuhan perlu dijaga agar lebih stabil sepanjang tahun, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara lebih luas,” jelasnya.
Dari sisi perbandingan antarwilayah, Jawa Timur juga masih berada di bawah beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti , , dan dalam beberapa indikator.
Sementara itu, kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap nasional sebesar 14,40 persen disebut masih belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi yang mencapai 14,65 persen. Hal ini menunjukkan ruang perbaikan masih terbuka.
