Trans Jatim Dapat Subsidi Rp 251 Miliar di 2026, DPRD Dorong Perluasan Koridor
RADAR SURABAYA – Program transportasi publik Trans Jatim dipastikan memperoleh dukungan penuh anggaran pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp 251 miliar untuk memenuhi kebutuhan subsidi operasional, setelah sebelumnya sempat terjadi kekurangan anggaran hingga Rp 103 miliar.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran Pemprov Jatim yang dinilai konsisten menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik yang murah dan terjangkau bagi masyarakat.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan transportasi publik. Anggaran Rp 251 miliar tersebut diharapkan mampu mencukupi seluruh kebutuhan operasional Trans Jatim,” ujar Khusnul Arif, Rabu (28/1).
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, anggaran tersebut mencakup skema Buy The Service (BTS) yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Jatim untuk delapan koridor Trans Jatim, terdiri dari tujuh koridor di wilayah Gerbangkertosusila dan satu koridor di Malang Raya. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk biaya operasional kendaraan (BOK), kebutuhan sumber daya manusia (SDM), serta operasional pendukung lainnya.
Meski kebutuhan subsidi tahun 2026 telah terpenuhi, Komisi D DPRD Jatim berharap ke depan terdapat ruang penambahan anggaran untuk memperluas jangkauan layanan. Khusnul menilai, Malang Raya idealnya dilayani oleh minimal tiga koridor, sementara saat ini baru tersedia satu koridor.
“Harapan kami, jika kondisi fiskal daerah membaik, Trans Jatim bisa menambah koridor, tidak hanya di Malang Raya, tetapi juga merambah wilayah Bakorwil lain seperti Madiun dan Jember,” jelas politisi asal Kediri itu.
Terkait besaran subsidi Rp 251 miliar, Khusnul menegaskan bahwa keberadaan Trans Jatim tidak bisa diukur semata dari sisi pendapatan langsung. Ia menyebut estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Trans Jatim pada 2026 diperkirakan sekitar Rp 35 miliar, di luar pendapatan dari sektor iklan armada.
“Kalau dihitung secara kas memang PAD-nya tidak besar. Tapi manfaat Trans Jatim tidak hanya soal uang. Ada dampak ekonomi, kemudahan mobilitas, serta layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Trans Jatim juga dinilai berkontribusi dalam menekan kemacetan, mengurangi emisi gas buang, serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas seiring meningkatnya minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Kita melihat animo masyarakat cukup tinggi. Mobilitas menjadi lebih terjangkau dan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga,” katanya.
Khusnul menambahkan, saat ini Dinas Perhubungan Jatim sedang melakukan kajian dan riset bersama kalangan akademisi untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi Trans Jatim secara lebih komprehensif.
“Kita tunggu hasil kajiannya. Namun sejauh ini, penerima manfaat Trans Jatim sudah sangat jelas dan signifikan,” terangnya.
Komisi D DPRD Jatim pun berharap Dinas Perhubungan terus meningkatkan kualitas layanan Trans Jatim seiring besarnya anggaran subsidi yang telah disiapkan. Menurut Khusnul, penyediaan transportasi publik yang layak merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat. (mus/gun)
