Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bapemperda DPRD Jatim Target Selesaikan Perda Sebelum Oktober

M
Penulis: Mus Purmadani❯
Hasan Irsyad. (ISTIMEWA)
Hasan Irsyad. (ISTIMEWA)

SURABAYA - Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Hasan Irsyad mengatakan mengaku pihaknya sudah diingatkan Departemen Dalam Negeri agar secepatnya menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Selain itu menurutnya, waktu penyelesaiannya tidak bisa lebih dari bulan Oktober 2023.


Advertisement

"Jika penyelesaian Raperda melebihi Oktober 2023 maka akan mempersulit keuangan daerah, sebab ada sejumlah Raperda terkait pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Raperda yang mengancam keuangan daerah dan pada tahun 2024 tidak bisa memungut pajak serta retribusi," katanya.

Lebih lanjut, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang sebelumnya dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Saat ini dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di wilayah sebagai instansi vertikal.Penghamormonisasian Raperda oleh Kanwil Kemenhumham ini semakin memperpanjang tahapan pembentukan Perda, termasuk juga pembentukan Peraturan Kepala Daerah.

Advertisement

"Seharusnya dengan sepirit penyederhanaan regulasi sejak lahirnya UU Cipta Kerja, pembentukan Perda seharusnya juga lebih disederhanakan. Tetapi dengan lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2022, tahapan pembentukan Perda justru bertambah Panjang," katanya.

Menurutnya, informasi dari Kanwil Kemenhumham bahwa pengajuan Pengharmonisasian Perda dan Perkada kepada Kanwil Kemenhumham Jatim sampai bulan Agustus 2023 ini sudah mencapai 1092 Perda dan Perkada, sedangkan yang selesai diharmonisasi masih mencapai kurang lebih 500 Perda dan Perkada.

Sementara itu Anggota Bapemperda DPRD Jatim lainnya, Daniel Rohi mengatakan saat ini produk perda masih rendah dibawah 50 persen. Menurutnya selama ini masih ada hambatan dalan penyelesaian Perda.

Advertisement

"Kami mendukung adanya E perda, karena membuat proses perda menjadi cepat tidak perlu datang ke Jakarta. Namun hanya saja e-Perda yang dibuat depdagri ini juga harus respon cepat. "E Perda ini bisa jalan di daerah dikerjakan di pusat juga harus respon 24 jam sesuai dengan penjadwalan," katanya. (mus/rak)

Advertisement

Artikel Terkait

Bapemperda DPRD Jawa Timur Targetkan Perda Transportasi Online Rampung 2026

Bapemperda DPRD Jawa Timur Targetkan Perda Transportasi Online Rampung 2026

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Transportasi Berbasis Aplikasi dapat disahkan pada 2026. Saat ini,

Komisi D DPRD Jatim Matangkan Payung Hukum Integrasi Transportasi Publik dari Rumah hingga Tujuan

Komisi D DPRD Jatim Matangkan Payung Hukum Integrasi Transportasi Publik dari Rumah hingga Tujuan

Komisi D DPRD Jawa Timur terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi Publik Terintegrasi.

Raperda Hilirisasi Peternakan di Jatim Segera Dibahas

Raperda Hilirisasi Peternakan di Jatim Segera Dibahas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendukung inisiatif Komisi B DPRD Jatim yang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Hilirisasi Peternakan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer