RADAR SURABAYA - Suasana kawasan Surabaya Utara pada tahun 1940-an jauh dari kesan tertata. Di balik hiruk-pikuk pelabuhan dan aktivitas perdagangan, kampung-kampung padat penduduk tumbuh tanpa pengelolaan memadai. Gang-gang sempit menjadi jalur harian warga, sementara saluran air kerap dipenuhi limbah dan kotoran.
Laporan majalah Sin Po edisi Maret 1940 menggambarkan secara rinci bagaimana wajah kampung-kampung di kawasan Surabaya Utara. Wartawannya turun langsung ke lapangan, menyusuri permukiman dari satu titik ke titik lain, dan mendapati pemandangan yang jauh dari kata layak.
Kawasan seperti Sidonipah, Kapasan, hingga Gembong Sawah disebut Sin Po sebagai contoh nyata. Di sana, air kotor bercampur limbah rumah tangga dan kerap meluap saat hujan turun. Bahkan, dalam laporan itu disebutkan kotoran manusia bisa naik ke permukaan jalan ketika musim hujan, lalu mengering di atas tanah yang dilalui warga sehari-hari.
Di sekitar Kelenteng Boen Bio, Kapasan, kondisi tak kalah memprihatinkan. Pertemuan aliran got dari berbagai kampung menyebabkan bau busuk yang menusuk hidung, terutama pagi dan sore hari.
Para anggota perkumpulan Khong Kauw Hwee yang datang ke kawasan itu disebut harus menahan napas atau mencari cara untuk mengurangi dampak bau yang menyengat. Begitu pula warga Tionghoa yang hendak sembahyang di kelenteng.
Tulisan tersebut juga menyinggung bagaimana sebagian kampung di Surabaya utara menjadi jalur pintas warga kota. Namun, banyak orang memilih memutar lebih jauh demi menghindari bau dan pemandangan yang tidak sedap.
Baca Juga: Kodrat Jatim Gelar Piala Gubernur dan BHS Cup 2026, Fokus Cetak Atlet Tarung Derajat Berprestasi
Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengelolaan kota: jalan-jalan besar dan kawasan pusat relatif terurus, sementara kampung-kampung padat penduduk dibiarkan berkembang tanpa sanitasi memadai.
Dalam konteks waktu itu, situasi ini tidak lepas dari prioritas pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menjelang pecahnya Perang Dunia II, perhatian lebih banyak tersedot pada urusan politik dan militer.
Akibatnya, aspek kebersihan kota—terutama di kawasan pribumi—kerap terabaikan. Infrastruktur sanitasi tidak berkembang seiring pertumbuhan penduduk.
Meski demikian, laporan tersebut juga mencatat secercah perbaikan. Sungai yang sebelumnya terkenal kotor mulai dibenahi, dan beberapa kampung yang dulu berubah menjadi rawa berlumpur saat hujan perlahan mengalami perbaikan. Namun, perubahan itu belum merata.(*)
Editor : Lambertus Hurek