RADAR SURABAYA - Upaya meningkatkan kesejahteraan wartawan di Surabaya pernah diwujudkan lewat program pengadaan rumah pada 1975.
Program ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjalin kerja sama dengan pengembang guna menyediakan hunian bagi para jurnalis.
Program tersebut dilaksanakan oleh PWI Surabaya melalui Yayasan Kesejahteraan Wartawan (YKW), bekerja sama dengan pengembang serta Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
Lokasi perumahan berada di kawasan Kendangsari, yang saat itu masih tergolong wilayah pinggiran kota.
Pada tahap awal, pembangunan hanya direalisasikan sebanyak 14 unit rumah.
Jumlah ini menyesuaikan kemampuan pendanaan dan skema kerja sama yang disepakati para pihak.
Rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi wartawan anggota PWI yang memenuhi persyaratan administratif dan keanggotaan.
Skema pembiayaan dirancang cukup ringan untuk ukuran masa itu. Para wartawan penerima rumah diberikan fasilitas cicilan selama lima tahun.
Model pembayaran bertahap ini diharapkan mampu meringankan beban wartawan, sekaligus menjadi contoh konkret perhatian organisasi pers terhadap kesejahteraan anggotanya.
Serah terima rumah dilakukan secara simbolis dengan melibatkan sejumlah tokoh pers.
Ketua PWI Pusat saat itu, Harmoko, turut hadir dan memberikan sambutan.
Ia menekankan bahwa program perumahan tersebut bukanlah bentuk fasilitas istimewa, melainkan hasil dari kerja sama kelembagaan yang sehat dan saling menguntungkan.
Menurut Harmoko, wartawan sebagai bagian dari masyarakat pembangunan juga membutuhkan jaminan kesejahteraan agar dapat menjalankan fungsi pers secara optimal.
Program perumahan dipandang sebagai salah satu upaya membangun kemandirian dan profesionalisme pers di tengah dinamika pembangunan nasional.
Namun, harapan agar program ini berlanjut ke tahap berikutnya tidak terwujud.
Setelah pembangunan 14 unit rumah pada tahap pertama, program pengadaan perumahan wartawan tersebut tidak dilanjutkan.
Berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pendanaan, perubahan kebijakan, hingga dinamika internal organisasi, disebut menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan program. (rek)
Editor : Nofilawati Anisa