RADAR SURABAYA - Surabaya hari ini dikenal sebagai kota metropolitan yang dinamis.
Namun, lebih dari dua abad silam, kota pelabuhan ini pernah menghadapi persoalan sosial serius: membludaknya pengemis dan gelandangan yang dalam catatan sejarah dikenal sebagai “ledakan wong mbambung.”
Fenomena itu terjadi pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1809, ketika Surabaya berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda.
Pegiat sejarah Kota Surabaya, Nur Setiawan, menjelaskan bahwa saat itu Surabaya menjadi magnet urbanisasi bagi masyarakat bumiputera dari berbagai daerah di Jawa dan sekitarnya.
“Di awal abad ke-19, banyak orang dari kalangan bawah datang ke Surabaya tanpa dibekali keterampilan. Mereka berharap hidup di kota, tetapi akhirnya menjadi pengemis dan tukang minta-minta,” ujar Wawan, sapaan karib Nur Setiawan.
Gelombang pendatang miskin ini membuat wajah Surabaya berubah. Jalanan dan pusat kota dipenuhi orang-orang yang hidup di pinggir kemiskinan.
Kondisi tersebut dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota kolonial yang tengah dibangun pemerintah Belanda.
Tak hanya soal estetika, ledakan wong mbambung juga memicu kekhawatiran serius.
“Pemerintah kolonial saat itu menilai fenomena ini bisa memicu persoalan lain, seperti penyakit menular, kriminalitas, dan keresahan warga kota,” katanya.
Saat itu, Jawa bagian timur berada di bawah kepemimpinan Gubernur Hindia Belanda F. Jacob Rotenbühler, yang oleh masyarakat lokal dijuluki Mbah Deler.
Menghadapi situasi tersebut, Rotenbühler mengambil langkah tegas dengan menerapkan kebijakan karantina sosial.
“Para pengemis ditangkap dan dikumpulkan, lalu ditempatkan di sebuah wilayah di utara Ampel. Di sana mereka menjalani semacam rehabilitasi,” jelasnya.
Kawasan utara Ampel kala itu difungsikan sebagai lokasi penampungan untuk mengisolasi para gelandangan dari pusat kota.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya awal penanganan masalah sosial di Surabaya, meski masih berlandaskan pendekatan represif khas era kolonial.
Fenomena ledakan wong mbambung menjadi catatan penting bahwa persoalan pengemis dan gelandangan bukanlah isu baru di Surabaya.
Sejak ratusan tahun lalu, kota ini sudah bergulat dengan dampak urbanisasi, kemiskinan, dan tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kesejahteraan warganya.
Sejarah tersebut seolah menjadi cermin, bahwa di balik kemajuan Surabaya dari masa ke masa, selalu ada persoalan sosial yang menuntut kebijakan manusiawi dan berkelanjutan. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa