RADAR SURABAYA - Rektor Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Irjen Pol. (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., mengukuhkan Guru Besar (Gubes) baru dari Fakultas Hukum, yaitu Prof. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum. Acara pengukuhan ini berlangsung khidmat di Graha Ubhara, Rabu (22/4).
Prosesi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, serta pengamat politik Akbar Faizal.
Baca Juga: Rektor Ubhara Komitmen Dukung Mudik Gratis Radar Surabaya
Rektor Ubhara Surabaya, Irjen Pol. Anton Setiadji, S.H., M.H., menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut.
Menurutnya, kehadiran guru besar baru ini merupakan keistimewaan dan tambahan semangat bagi seluruh civitas akademika.
Baca Juga: Mudik Gratis Bareng Radar Surabaya 2026: Ubhara Surabaya Support Dua Bus, Polda Jatim Satu Bus
"Ubhara dapat keistimewaan, mendapatkan satu guru besar. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof Dr Dossy Iskandar," ujar Anton.
Dengan dikukuhkannya Prof. Dossy, maka jumlah guru besar di Ubhara Surabaya kini bertambah menjadi 13 orang. "Ini gubes ke-13 Ubhara. Mampu tambah gubes, sangat senang sekali," jelasnya.
Baca Juga: Sejak Pagi Buta Peserta Mudik Gratis Berdatangan di Halaman Ubhara Surabaya
Prof. Dossy merupakan Guru Besar pertama yang diangkat dari kalangan alumni pertama universitas tersebut. Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Ide Normatif Partai Politik Dalam Konteks Konstitusi Dan Cita Demokrasi.
Menurutnya, topik ini diangkat karena adanya fenomena ambivalensi atau ketidakjelasan sikap masyarakat terhadap eksistensi partai politik. Di satu sisi, partai politik sangat dibutuhkan sebagai pranata demokrasi, namun di sisi lain, kehadirannya sering kali disikapi dengan curiga dan dianggap sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan.
"Di satu sisi, partai politik dibutuhkan dan diimpikan sebagai pranata demokrasi, bahkan tidak ada demokrasi yang sehat tanpa kontribusi partai politik. Namun di saat bersamaan, kehadiran partai politik disikapi penuh curiga dan diwaspadai sebagai 'bahaya' yang patut dikendalikan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa posisi partai politik sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) sebenarnya telah dikukuhkan legalitasnya oleh hukum dan konstitusi. Pemilu sendiri merupakan modus vivendi atau cara hidup demokrasi dalam proses rekrutmen politik untuk jabatan negara.
"Konstitusi dan undang-undang menempatkan pemilu sebagai unit demokrasi yang beradab, dibentengi asas-asas luhur seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, dan imparsial. Itu semua merupakan anima legis atau roh dari hukum pemilu," jelasnya.
Meskipun sistem ini dinilai jauh lebih objektif dan legitimate dibandingkan sistem penunjukan, sikap curiga tetap ada. Hal ini terlihat dari aturan yang melarang TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersentuhan dengan partai politik demi menjaga netralitas.
Prof. Dossy juga menuturkan perjalanan panjang karirnya di dunia akademik. Ia merupakan angkatan tahun 1982 yang lulus pada 1986, dan telah mengabdi sebagai dosen di Ubhara Surabaya sejak tahun 1987.
"Jadi 40 tahun saya mengajar di sini dan alhamdulillah sekarang menjadi guru besar dari alumni yang sejak awal mengabdi di sini sampai sekarang yang pertama," ungkapnya.
Bagi Prof. Dossy, pencapaian gelar guru besar bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
"Yang terpenting itu kan bukan mencapai guru besarnya. Tapi setelah memperoleh jabatan guru besar itu bagaimana bertindak sebagai guru besar. Sikap dan tindakan harus lebih terkontrol, memberikan transformasi pengetahuan, berinteraksi dengan masyarakat, dan berkontribusi penting bagi bangsa dan negara," tegasnya.
Lebih jauh, ia menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan ilmu hukum Indonesia, memperbaiki sistem hukum yang kurang baik, serta menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga dan melaksanakan konstitusi.
Ia mengimbau kepada mahasiswa, khususnya di bidang hukum agar terus belajar, baca, berdoa, berbakti pada orang tua. "Upgrade pengetahuan tiada henti, berkomunikasi dengan masyarakat, supaya bisa merumuskan pikiran-pikiran yang baik terutama di bidang penegakan hukum bagi rakyat," imbaunya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk lebih mengapresiasi capaian-capaian intelektual dan memiliki optimisme dalam membangun masa depan.
"Ada yang harus dicermati sungguh-sungguh sebagai bangsa Indonesia. Perlu kontemplasi. Sampai saat ini masih membicarakan tentang keaslian ijazah. Padahal dengan adanya guru besar, ini sebuah harapan. Kita harus punya rasa optimisme," tegas Surya Paloh. (rmt)
Editor : Vega Dwi Arista