RADAR SURABAYA - Konflik di kawasan Teluk ternyata berdampak nyata bagi perekonomian dalam negeri Indonesia. Salah satunya lonjakan harga plastik sekitar 30 hingga 80 persen.
Meski menjadi beban bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas, situasi ini justru dinilai membawa peluang positif. Lonjakan harga plastik diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai beralih menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Koordinator Kampanye Plastik Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) Alaika Rahmatullah menjelaskan, kondisi ini seharusnya disikapi oleh pemerintah maupun pelaku usaha sebagai momentum strategis untuk mengubah kebiasaan.
Baca Juga: Kena OTT, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Ditangkap KPK
"Kenaikan harga plastik menjadi momentum untuk pelaku usaha dan pemerintah untuk mengajak sekaligus mengubah produsen atau pelaku usaha ini untuk beralih ke kemasan guna ulang atau sistem guna ulang," ujar Alaika, Jumat (10/4).
Secara hitungan jangka panjang, sistem kemasan guna ulang justru lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan plastik sekali pakai. Meskipun biaya di awal lebih tinggi, namun dapat digunakan berulang kali sehingga lebih hemat dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi solusi atas kondisi TPA sampah yang sudah overload.
Baca Juga: Brutal! 2 Pria di Denpasar Tewas Dianiaya 7 Orang, 5 Pelaku Sudah Ditangkap
Peringatan untuk mengurangi penggunaan plastik juga didasari oleh temuan terbaru yang cukup mengkhawatirkan dari tim peneliti Ecoton. Yakni, kandungan mikroplastik berjenis polietilen di dalam sperma manusia. Jenis plastik ini umumnya berasal dari botol minum sekali pakai.
Paparan zat kimia berbahaya dari plastik ini ternyata berdampak langsung pada kualitas sel sperma. Ditemukan banyak sperma yang mengalami kelainan bentuk hingga pergerakan yang lambat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kesuburan manusia.
Alaika berharap momentum kenaikan harga plastik ini tidak hanya bersifat sesaat, melainkan menjadi tonggak perubahan jangka panjang. Terlebih saat ini bahan baku plastik Indonesia masih sangat bergantung pada impor dari luar, salah satunya dari Tiongkok.
Untuk mewujudkan perubahan ini, peran pemerintah dinilai sangat krusial dalam menyiapkan instrumen regulasi yang kuat, mengacu pada Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah menuju ekonomi sirkular.
Baca Juga: Dramatis! Indonesia Tumbangkan Vietnam, Lolos ke Final AFF Futsal 2026
"Harus ada instrumen yang mengatur pelaku usaha untuk dia beralih kepada guna ulang, dia akan terus pakai plastik sekali pakai. Makanya, instrumennya ini harus diperkuat dulu," tegasnya.
Sistem ekonomi sirkular nantinya menuntut produsen memiliki tanggung jawab penuh. Mulai dari menyediakan wadah guna ulang bersertifikasi layak pakai dari BPOM, hingga menyediakan fasilitas pencucian atau pengolahan kembali. Meski butuh biaya besar di awal, sistem ini dipastikan lebih hemat dan ramah lingkungan dalam jangka panjang.
Kenaikan harga plastik tak lepas dari ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku plastik dari luar negeri. Sekitar 60 persen bahan baku pembuatan plastik di tanah air saat ini masih mengandalkan impor. (rmt)
Editor : Lambertus Hurek