RADAR SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menambah durasi dan titik pelaksanaan Car Free Day (CFD) setiap akhir pekan.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas imbauan pemerintah pusat, tanpa mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga pada hari kerja.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memperluas pelaksanaan Car Free Day (CFD) dengan menambah titik lokasi dan durasi kegiatan pada akhir pekan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari imbauan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan CFD.
Imbauan tersebut rencananya akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang mengatur penambahan hari, durasi waktu, serta ruas jalan yang digunakan untuk CFD.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan kondisi mobilitas masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan CFD pada hari kerja dinilai kurang memungkinkan karena tingginya aktivitas warga.
“CFD di Surabaya sudah pasti pada Sabtu dan Minggu, tetapi lebih banyak pada hari Minggu. Kalau hari biasa, tidak memungkinkan,” ujar Eri, Rabu (1/4).
Eri menjelaskan, jumlah mobilitas penduduk di Surabaya pada hari kerja bisa mencapai 8 juta orang.
Angka tersebut termasuk masyarakat dari daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik yang melintas di Kota Pahlawan.
“Banyak masyarakat dari Sidoarjo ke Gresik melewati Surabaya. Kalau CFD diterapkan setiap hari, tentu akan mengganggu,” jelasnya.
Baca Juga: Surabaya Gencarkan Razia Angkutan Umum, 11 Kendaraan Ditindak di Joyoboyo
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya memilih untuk mengoptimalkan CFD pada akhir pekan, khususnya dengan menambah titik pelaksanaan pada hari Minggu.
Saat ini, CFD rutin digelar di sejumlah titik strategis, antara lain Jalan Darmo, Jalan Tunjungan, Jalan Jemur Andayani, Jalan Kertajaya, hingga kawasan Kota Lama Kembang Jepun.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan kebijakan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja pada hari tertentu, yakni Rabu atau Kamis.
“ASN tidak menggunakan kendaraan dinas maupun pribadi, tetapi menggunakan transportasi umum,” kata Eri.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung efisiensi energi serta mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, pengecualian diberikan bagi ASN yang menggunakan kendaraan listrik.
“Kalau menggunakan kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, tetap diperbolehkan,” tambahnya.
Pemkot Surabaya berharap, perluasan CFD dan kebijakan penggunaan transportasi umum ini dapat mendorong mobilitas ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas udara di Kota Pahlawan.(dim)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan