RADAR SURABAYA – Upaya penanganan banjir di Surabaya tak cukup hanya dengan membangun saluran baru. DPRD Kota Surabaya justru menyoroti persoalan klasik yang kerap terabaikan, yakni buruknya perawatan saluran drainase lama yang kini banyak mengalami penyumbatan.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengungkapkan bahwa dari hasil temuan di lapangan, banyak saluran air di kawasan permukiman yang kondisinya memprihatinkan akibat endapan lumpur yang menahun.
“Banyak saluran di kampung-kampung itu sudah puluhan tahun tidak dibersihkan. Akibatnya kapasitasnya tinggal sekitar 50 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Kembali Erupsi, Warga Diminta Waspada Potensi Awan Panas dan Lahar dari Gunung Semeru
Kondisi tersebut ditemukan di sejumlah titik seperti kawasan Simo hingga Menur Pumpungan. Saluran jenis U-ditch maupun box culvert yang seharusnya mampu menampung debit air besar, kini justru tidak berfungsi maksimal karena tertutup sedimentasi.
Menurut Eri, kondisi ini membuat pembangunan saluran baru menjadi kurang efektif jika tidak dibarengi dengan normalisasi saluran lama.
Baca Juga: Urbanisasi Usai Lebaran Diawasi Ketat, Pemkot Surabaya Perketat “Saringan” Pendatang Baru
“Mau membangun saluran baru sebanyak apa pun, kalau yang lama tidak dinormalisasi, banjir akan tetap ada,” tegasnya.
Ia menilai, selama ini fokus penanganan banjir masih terlalu berat pada proyek infrastruktur baru, sementara aspek pemeliharaan kurang mendapat perhatian serius.
Baca Juga: Underpass Satelit Mendadak Gelap, Dishub Surabaya Ungkap Penyebabnya
Padahal, perawatan rutin seperti pengerukan lumpur dan pembersihan saluran dinilai jauh lebih berdampak dalam jangka pendek untuk mengurangi genangan.
Untuk itu, DPRD mendorong agar dana kelurahan (dakel) bisa dimanfaatkan lebih fleksibel, tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pemeliharaan saluran di tingkat lingkungan.
Baca Juga: Preview Swiss vs Jerman: Uji Coba Krusial Jelang Piala Dunia 2026, Duel Sengit di St. Jakob-Park
“Dana kelurahan bisa diarahkan untuk pengadaan pompa portable, alat sedot lumpur, hingga operasional pembersihan saluran secara rutin di tingkat RW dan RT,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga tengah membahas indikator baru dalam penanganan banjir, tidak lagi sekadar menghilangkan genangan, tetapi meminimalkan dampaknya. Indikator tersebut meliputi durasi genangan, luas area terdampak, hingga ketinggian air saat hujan deras.
Baca Juga: Bagi MBG Plus Uang Tunai, Haji Her Madura : Siswa Lebih Cerdas Saat Lihat Uang
“Dengan kondisi kota yang padat dan perubahan iklim, kita harus realistis. Targetnya bukan nol genangan, tapi bagaimana genangan cepat surut dan tidak mengganggu aktivitas warga,” pungkasnya.
Dengan sorotan pada persoalan perawatan drainase lama ini, DPRD berharap strategi penanganan banjir di Surabaya bisa lebih tepat sasaran dan tidak terus terjebak pada pola lama yang kurang efektif. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto