RADAR SURABAYA— DPRD Surabaya mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya agar lebih proaktif dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat Kota Pahlawan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa pola pembinaan yang selama ini masih bersifat pasif perlu segera diubah menjadi pendekatan aktif dan dialogis.
“Ormas pada dasarnya dibentuk dengan tujuan baik, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Yang tidak boleh adalah ketika ormas kesukuan bersifat primordial dan mengagungkan kelompoknya secara berlebihan,” kata Fathoni, Selasa (6/1/2026).
Surabaya sebagai Laboratorium Kebhinekaan
Fathoni mengingatkan bahwa Surabaya sejak lama dikenal sebagai laboratorium kebhinekaan. Kota ini menjadi tujuan berbagai latar belakang
masyarakat, sehingga komunikasi antarkelompok harus terus dijaga untuk menghindari gesekan sosial.
Menurutnya, pascareformasi 1998, ruang kebebasan berorganisasi semakin terbuka. Namun kebebasan tersebut harus tetap berpijak pada nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.
Karena itu, Fathoni menilai Bakesbangpol tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus aktif melakukan pembinaan serta membangun dialog rutin dengan seluruh ormas, baik nasional maupun kedaerahan.
“Seharusnya Bakesbangpol menjadi ruang temu antarormas untuk membahas persoalan-persoalan aktual, sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.
Peran Diskominfo dan Literasi Digital
Dalam kesempatan yang sama, Fathoni juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bakesbangpol dan Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) Surabaya, khususnya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna menangkal hoaks.
Baca Juga: Indonesia Resmi Miliki Hotel di Makkah, Jadi Kampung Haji Pertama untuk Jemaah
“Hoaks itu berbahaya. Cara paling efektif untuk menangkalnya adalah membangun akal sehat kolektif masyarakat,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan duta saring sebelum berbagi di tingkat kelurahan. Para duta tersebut diharapkan menjadi agen verifikasi informasi di lingkungan masing-masing.
Dorong Pendataan Ormas dengan Pola Jemput Bola
Terkait keberadaan ormas yang belum terdaftar, Fathoni meminta Bakesbangpol lebih aktif melakukan pendataan dengan pola jemput bola.
Meskipun pembentukan ormas tidak memerlukan izin pemerintah, pendataan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum.
“Jika suatu saat ada oknum ormas yang meresahkan, pemerintah memiliki dasar untuk bertindak.
Namun itu hanya bisa dilakukan apabila sejak awal silaturahmi dan pendataan dijalankan dengan baik,” pungkasnya.(dim)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan