RADAR SURABAYA - Pemkot Surabaya kini mempercepat strategi untuk mengejar target investasi 2025 dengan mengubah pendekatan lama dan mulai “mengemas” proyek prioritas kota menjadi paket yang siap ditawarkan ke investor global. Strategi ini diwujudkan melalui penyusunan Investment Project Ready-to-Offer (IPRO).
IPRO merupakan sebuah portofolio proyek yang bukan hanya dipromosikan, tetapi sudah lengkap dengan studi pra-kelayakan sehingga bisa langsung dipilih dan dieksekusi oleh investor.
Plt Kepala DPMPTSP Kota Surabaya, Lasidi, menyebut IPRO sebagai langkah baru yang menjadikan Surabaya lebih kompetitif dalam perebutan investasi nasional dan internasional.
“Surabaya memiliki IPRO sebagai alat untuk menarik investor. IPRO adalah portofolio proyek investasi yang telah dikurasi dan siap ditawarkan, didukung oleh studi pra-kelayakan,” ujarnya.
Lasidi menjelaskan, IPRO membuat investor tidak perlu memulai dari nol. Semua potensi telah dirapikan, dianalisis, dan disajikan dalam format yang memenuhi standar investasi modern.
“Investor cenderung lebih tertarik pada proyek yang sudah memiliki data dan kajian awal yang jelas,” tegasnya.
DPMPTSP mencatat, realisasi investasi Surabaya sudah mencapai Rp 31,3 triliun hingga Triwulan III 2025 dari target Rp 42,69 triliun. Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi masih menjadi penyumbang terbesar, disusul Perdagangan, Perumahan, Industri/Perkantoran, dan Jasa Lainnya.
Surabaya juga tidak ingin hanya menjadi kota tujuan investasi tradisional. Sebagai salah satu Pilot City proyek transisi energi SETI, Pemkot tengah menyiapkan ekosistem yang ramah bagi investasi hijau, efisiensi energi, dan teknologi rendah emisi.
Kerja sama internasional pun diperluas, termasuk melalui skema sister-city dengan Kitakyushu, Jepang, yang fokus pada teknologi, energi bersih, dan pengembangan kota.
Lasidi memastikan bahwa daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh proyeknya, tetapi juga oleh kualitas pelayanannya. Karena itu, seluruh petugas teknis kini ditempatkan dalam Mal Pelayanan Publik Siola untuk mewujudkan sistem one-stop service.
“Dengan mekanisme ini, izin bisa terbit dalam 1–4 hari kerja setelah berkas lengkap,” jelasnya.
Digitalisasi layanan juga diperkuat melalui OSS, SSW Surabaya, dan penggunaan berbagai kanal konsultasi seperti klinik Investasi yang menyajikan pendampingan izin dan informasi, lalu ada lapis Lupis yang merupakan kanal penyelesaian hambatan investasi dan LKPM, serta kanal-kanal lainnya.
Untuk memastikan semua kebijakan berjalan efektif, Pemkot juga membentuk Tim Percepatan Investasi yang bertugas menyusun arah kebijakan, mengawal perizinan, hingga memonitor realisasi LKPM agar setiap investasi yang masuk benar-benar terealisasi di lapangan.
“Kami memastikan investasi tidak hanya masuk di atas kertas, tapi juga terealisasi,” pungkasnya.
Dengan strategi baru ini, Surabaya menargetkan tidak hanya memenuhi target investasi, tetapi juga menjadi salah satu kota paling siap menawarkan proyek berkualitas bagi investor nasional dan internasional sepanjang 2025. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto