RADAR SURABAYA – Target pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum (TJU) yang dipatok Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya selama ini dinilai terlalu tinggi dan tidak realistis. Hal ini menjadi sorotan para DPRD Surabaya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar mengungkapkan, Surabaya saat ini memiliki 1500 titik parkir TJU. Dari angka tersebut, capaiannya tiap tahun tidak pernah menyentuh target.
“Kita inginnya ya yang realistis saja target Dishub terkait parkir TJU,” kata Sukadar.
Dia mengungkapkan, dalam penyusunan target realisasi ini, ada perbedaan angka yang cukup signifikan antara dinas dengan para pakar. Menurut dia, para pakar menilai kalau angka yang realistis dalam menentukan target parkir TJU ini ada di angka Rp 40 miliar.
“Realistisnya (menurut kajian pakar) itu hanya Rp40 miliar. Itu pun sudah maksimal. Tapi dipaksakan Rp73 miliar (target pendapatan versi dishub) ya akhirnya sering tidak tercapai,” katanya.
Selain terlalu tingginya target yang dipatok, sistem pengelolaan parkir di lapangan juga dinilai menjadi salah satu penyebab realisasi pendapatan tidak maksimal. Menurut dia, kondisi pengelolaan sistem parkir yang masih manual saat ini bisa membuka celah terjadinya kebocoran pendapatan dan sulitnya pengawasan di lapangan.
“Kalau masih manual, potensi kebocoran tetap ada. Tapi kalau pakai sistem tap, data dan transaksi lebih transparan,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia mendorong agar ada pemerataan digitalisasi sistem parkir di lapangan. Sehingga potensi kebocoran bisa ditekan. "Paling tidak minimal 50 persen dari seluruh titik itu dipasang CCTV dan sistem pembayaran tap digital," ujarnya.
Dengan penerapan sistem parkir digital, Pemkot Surabaya dapat memantau langsung setiap transaksi melalui basis data terintegrasi. Sistem ini juga diyakini mampu menekan kebocoran, meningkatkan transparansi, dan memberikan rasa aman kepada pengguna parkir. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto