RADAR SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya akhirnya menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2025. Meski anggaran transfer dari pusat turun, program-program prioritas untuk wong cilik tetap dilanjutkan.
“Alhamdulillah, semua sudah menyetujui PAK (perubahan anggaran keuangan). Tapi, yang terpenting, untuk kepentingan masyarakat yang seperti rutilahu dan yang untuk kemiskinan, pendidikan gratis, kesehatan gratis tetap kita lanjutkan,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Jumat (29/8).
Menurut dia, pemerintah kota harus tetap bergerak untuk kepentingan masyarakat. Ketika sudah ada pemberitahuan bahwa dana transfer turun, maka eksekutif serta legislatif harus menentukan arah kebijakan anggaran prioritas.
“Makanya, kita dengan dewan sepakat untuk kemiskinan, untuk pengangguran, maka infrastruktur pasti jauh akan turun. Ketika infrastruktur turun, apa yang akan kita lakukan? Yang penting kita sepakat, saya tidak akan pernah menaikkan PBB. Saya tidak akan pernah menaikkan beban masyarakat,” tegasnya.
Eri mengungkapkan, salah satu strategi Pemkot Surabaya mengatasi defisit anggaran adalah dengan menjaga kejujuran dalam pajak serta membuka ruang investasi. Menurutnya, tanpa investasi, PAD tidak akan tumbuh.
“Ayo, ojo sampe pemerintah kota ambe investor koyok polisi karo maling. Janganlah, karena pemerintah kota tanpa investasi, maka tidak akan ada masukan, tidak akan pernah ada PAD, tidak akan pernah ada pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, pemkot juga menyiapkan skema pembiayaan alternatif, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau pembiayaan pinjaman. Hal itu dilakukan agar pembangunan strategis tidak berhenti meski APBD mengalami penyesuaian.
“Kalau ternyata dengan tahun ini dikerjakan dengan pembiayaan-pembiayaan hanya Rp 1,2 (miliar), maka berani kita lakukan dengan pembiayaan. Itu yang harus kita lakukan dengan DPRD Surabaya. Maka, eksekutif dan legislatif memang harus kuat, harus bersama, menghitung bersama untuk kepentingan rakyat,” tutur Eri.
Ditanya terkait penyertaan modal sekitar Rp 10 miliar ke BUMD, Eri menyebut dana itu akan digerakkan untuk instrumen ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui Koperasi Merah Putih.
Baca Juga: Limbah Ampas Kopi Diolah Jadi Pupuk Tanaman, Begini Caranya
“Ketika kita minjamkan kepada Koperasi Merah Putih, kasih bunga cuma 2 persen, maksimal 3 persen. Agar apa? Biar bergerak sambil Koperasi Merah Putih ini juga terus bergerak karena menjual ya barang-barang yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Contoh seperti elpiji melon,” jelasnya.
Ia berharap, skema itu mampu menjaga kestabilan harga, memperkuat koperasi, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi anggota. “Sehingga, dia bisa di-SHU setiap bulan seperti yang dicontohkan oleh Koperasi Merah Putih yang ada di Jambangan. Itu yang kita lakukan sekarang. Ini nanti kita akan bergerak terus untuk menghitung yang tahun 2026. Bagaimana perekonomian bergerak? Bagaimana yang namanya kemiskinan, putus sekolah? kesehatan, termasuk rutilahu tidak boleh berhenti,” pungkasnya. (dim)
Editor : Lambertus Hurek