RADAR SURABAYA – Larangan parkir di sepanjang Jalan Tunjungan kini menjadi persoalan dilematis. Di satu sisi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menata kawasan heritage itu agar lebih ramah pejalan kaki dan bebas macet. Namun di sisi lain, tenant merasa kebijakan tersebut mengancam kelangsungan usaha mereka.
Dilema itu mencuat saat puluhan pemilik tenant menggelar aksi damai pada Minggu (17/8/2025) malam. Dengan mematikan lampu toko dan memasang spanduk “Save Tunjungan”, mereka menuntut pemerintah membuka ruang dialog.
“Kami bukan menolak aturan, tapi hanya ingin didengar. Larangan parkir membuat pelanggan enggan datang karena sulit akses. Kami butuh solusi tengah,” kata Rodo, salah satu pemilik tenant.
Menurutnya, Tunjungan sebagai ikon Surabaya justru membutuhkan suasana ramai agar tetap menarik bagi wisatawan. “Justru kalau padat, ramai orang, orang tertarik penasaran. Ada apa kok ramai sana ya? Datang. Iya kan,” ujarnya.
Tenant juga menilai kemacetan di Tunjungan tidak semata akibat parkir liar. Mereka menyebut faktor penyeberangan jalan yang terlalu banyak dan berdekatan justru lebih memicu tersendatnya arus kendaraan. Ada sekitar tujuh titik penyeberangan, dua di antaranya pakai lampu.
"Para penyeberang kadang menyeberang seenaknya setiap 3-5 menit tanpa koordinasi, sehingga kendaraan tidak bisa mengalir lancar,” jelas Rodo.
Sebagai alternatif, tenant mengusulkan agar mekanisme penyeberangan diatur lebih terjadwal sehingga lalu lintas lancar tanpa harus mengorbankan parkir atau keberlangsungan usaha.
“Misalnya dibuat interval penyeberangan yang lebih jelas, setiap beberapa menit sekali secara terkoordinasi. Dengan begitu, arus lalu lintas bisa lebih lancar tanpa harus sepenuhnya menyalahkan parkir atau mengorbankan kelangsungan usaha di sekitar kawasan,” ujarnya. (*)