DPRD Jatim Menilai Program Kemandirian Ekonomi GTT Perkuat Kesejahteraan Guru
RADAR SURABAYA – Program Kemandirian Ekonomi Guru Tidak Tetap (GTT) yang digagas Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendapat apresiasi dari Komisi E DPRD Jatim. Program tersebut dinilai menjadi langkah progresif dalam memperkuat kesejahteraan sekaligus kemandirian ekonomi para guru di tengah tantangan dunia pendidikan dan tekanan ekonomi saat ini.
Apresiasi itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im, Minggu (24/5). Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk membantu guru GTT memiliki kemampuan ekonomi tambahan melalui pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Program itu menyasar sekitar 500 guru GTT jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Jatim. Fokus utamanya meliputi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan guru, penguatan keterampilan digital marketing, pembukaan akses jejaring dan permodalan usaha, hingga pendampingan usaha produktif secara berkesinambungan.
Baca Juga: DPRD Surabaya Luncurkan Program Sekolah Sampah untuk Kurangi Beban di TPA
Selain pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal, para peserta juga akan mendapatkan penguatan kapasitas usaha produktif agar memiliki alternatif sumber penghasilan tambahan yang berkelanjutan di luar tugas mengajar.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im menilai program tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nasib guru GTT yang selama ini menjadi salah satu penopang utama layanan pendidikan di Jatim.
Baca Juga: Impor Kedelai Jatim Meledak 23,8%, Harga Tahu Tempe Terancam Naik?
“Program ini patut diapresiasi karena tidak hanya melihat guru sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat produktif yang perlu diperkuat kesejahteraan ekonominya. Pendekatan pemberdayaan seperti ini sangat penting agar guru memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim itu menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan. Menurutnya, guru yang memiliki stabilitas ekonomi akan lebih fokus, tenang, dan maksimal dalam menjalankan proses pembelajaran.
“Guru adalah pilar utama pendidikan. Ketika kesejahteraan guru diperhatikan, maka kualitas pendidikan juga akan semakin baik. Karena itu, program pemberdayaan seperti ini perlu didorong agar berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak guru di Jatim,” tambah mantan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut.
Suli Da’im juga mengaitkan program tersebut dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang selama ini menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, Presiden Prabowo berkali-kali menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pembangunan bangsa.
