RADAR SURABAYA – Pemerintah pusat telah resmi menyatakan mengenai anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan sepenuhnya ditanggung APBN.
Hal ini kemudian membuat, pemerintah Kota Surabaya yang mulanya sudah menyiapkan anggaran pergeseran untuk men-support program tersebut, kini akan dikembalikan lagi ke dalam APBD.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengungkapkan, pemerintah kota awalnya memang sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 1,1 triliun untuk men-support program tersebut.
Anggaran itu didapat pemerintah kota dengan cara menggeser sejumlah program yang dinilai belum terlalu prioritas dalam postur APBD 2025 di Surabaya.
"Harapan saya alokasi MBG dikembalikan ke anggaran awal di pos masing-masing OPD agar program yang sudah direncanakan bisa direalisasikan," ujar Bahtiyar, Selasa (11/2).
Dia mengungkapkan, demi men-support program itu bahkan sejumlah anggaran atau proyek di dinas-dinas teknis juga dialihkan untuk MBG terlebih dahulu.
Tujuannya adalah agar penerapan MBG ini bisa linear sejalan dengan pemerintah pusat.
"Anggaran dari OPD yang besar seperti DPRKPP dan DSDABM sebelumnya sempat dialihkan untuk MBG. Saya berharap bisa dikembalikan seperti perencanaan awal," jelasnya.
Kendati memang bukan proyek prioritas, relokasi pos anggaran ini sangat penting untuk diperhatikan agar anggarannya kembali ke masing-masing posnya diawal.
Sebab, hal ini menurut dia berkaitan juga dengan kualitas pelayanan yang ada di Kota Pahlawan.
Salah satu contohnya seperti wacana rehab kantor kelurahan yang sementara ini statusnya menunggu apakah jadi dikerjakan atau tidak.
"Kalau untuk pendidikan dan kesehatan, saya berharap bisa diutamakan selain pembangunan," imbuhnya.
Dengan adanya uang senilai Rp 1,1 triliun itu, pembangunan di Kota Surabaya bisa kembali dilanjutkan.
"Terkait rencana pinjaman, nanti harus disampaikan ke DPRD karena sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemkot mengenai total pinjaman, cicilan, dan keperuntukannya," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pengajuan pinjaman ini belum otomatis disetujui DPRD dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Terkait kabar bahwa pinjaman tersebut akan cair pada Mei atau Juni, Bahtiyar menyebut bahwa hal tersebut belum bisa dipastikan, karena skema pengajuan utang dari Pemkot belum ada.
"Belum bisa dipastikan pencairannya karena belum ada skema pengajuan utang. Mungkin menunggu setelah pelantikan kepala daerah terpilih," pungkas legislator dari Fraksi Gerindra itu. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari