SURABAYA - Pemkot Surabaya memiliki segudang kebijakan untuk menyejahterakan warganya. Salah satunya adalah program perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, antusiasme warga mengikuti program rutilahu yang disebut Dandan Omah cukup tinggi. Jumlahnya saat ini sekitar 2.000 pemohon. Total pemohon itu sudah melebihi kuota yang ditentukan Pemkot Surabaya.
"Dari kuota perbaikan tahun ini sekitar 1.500 rumah, pemohonnya sudah lebih," ungkap Cak Eri, sapaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (11/1).
Menanggapi kondisi itu, Cak Eri berupaya untuk memastikan kembali data pemohon.
Salah satu upayanya melakukan pengecekan ulang data. Pihaknya akan melibatkan perangkat kelurahan.
"Pengecekan ulang ini nanti akan melibatkan RT, RW, dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) setempat," ucapnya.
Menurut dia, pengecekan ulang itu penting. Pasalnya, sudah seribu rumah diperbaiki tahun lalu. Saat ini kuota rutilahu ditambah sekitar 500 rumah.
"Kita harus cek dulu karena rutilahu ini untuk keluarga miskin (gamis)," ungkap Eri.
Orang nomor satu di Surabaya ini sangsi dengan data pemohon itu. Sebab, dengan bertambahnya pemohon, dia menilai jumlah gamis pun dipertanyakan.
Pasalnya, menurut data yang diperolehnya, intervensi pemkot untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Pahlawan telah memberikan dampak yang signifikan.
"Banyaknya pengajuan rutilahu tahun ini juga menjadi pertanyaan. Apakah gamis di Surabaya bertambah atau bagaimana? Karena itu, semua pemohon akan dikroscek ulang. Kalau tidak masuk ya kita tinggal," terang Eri.
Dia mengatakan, anggaran rutilahu Rp 35 juta per rumah. Alokasi dana untuk program itu sebesar Rp 52,5 miliar dai APBD.
Pemkot berupaya selain membenahi rutilahu, juga mengangkat gamis menjadi keluarga prasejahtera.
"Saya tidak ingin lima tahun setelah dibenahi rumahnya roboh karena tidak punya uang buat merawatnya. Penyelesaian masalah ini harus dari hulu ke hilir. Artinya, kita juga menyiapkan program padat karya untuk menunjang pendapatan mereka," bebernya.
Sementara itu, Ketua Forkom LPMK Surabaya Hariyadi menyampaikan, semua data rutilahu sudah disurvei oleh RT, RW, LPMK, dan kelurahan.
Artinya, data itu memang benar dari gamis. Mengenai jumlahnya yang membeludak melebihi kuota, pihaknya belum bisa memastikan.
"Yang jelas program rutilahu ini manfaatnya sangat dirasakan warga. Jika jumlah pemohon lebih dari yang dianggarkan, bisa jadi ada skala prioritas," katanya. (hil/rek)
Editor : Jay Wijayanto