SURABAYA - Di awal tahun ajaran baru 2023/2024 ini masih banyak sekolah negeri dan swasta di Surabaya yang kekurangan murid. Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri itu mengaku telah melakukan pengecekan ke sejumlah sekolah negeri dan swasta. Hasilnya, jumlah pendaftar peserta didik baru tidak sama dengan jumlah lulusan yang ada.
"Kita sudah cek ke sekolah-sekolah negeri dan swasta. Masih banyak pendaftar, jumlah lulusannya sekian, yang daftar sekian. Ada yang ke pondok. Sekarang itu banyak siswa yang ke pondok-pondok modern," kata Cak Eri, Selasa (18/7).
Dia menyebut penurunan siswa pada tahun ajaran baru ini lebih banyak dari sekolah swasta jika dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. "Misalnya, yang awalnya tiga kelas menjadi 2,5 kelas, tidak sampai tiga. Tapi, saya juga sampaikan bahwa kualitas-kualitas sekolah harus ditingkatkan," ungkapnya.
Karena itu, dia berharap lembaga pendidikan SD-SMP swasta di Surabaya lebih meningkatkan kualitasnya. Baik itu peningkatan infrastruktur maupun tenaga pendidik. "Dengan kualitas yang baik, itu bisa membuka peluang agar murid masuk ke sekolah itu. Tapi, sekarang trennya berbeda, lebih banyak yang sekolah ke pondok. Jadi, anaknya langsung tinggal di pondok," paparnya.
Kecenderungan orang tua yang memondokkan anak daripada ke sekolah umum, menurut Cak Eri, karena orang tua menginginkan pembentukan karakter anak. Orang tua lebih yakin dengan sistem pendidikan agama dan kebangsaan. "Mungkin kita juga akan ubah nanti sistem sekolah sambil melihat karena kok (banyak siswa) larinya ke sana (pondok modern)," terangnya.
Cak Eri juga menyebut saat ini tidak semua wilayah kelurahan terdapat SD, SMP, dan SMA negeri. Nah, jika berpedoman sistem zonasi, anak-anak di dalam kelurahan tersebut akan sulit masuk ke sekolah negeri yang ada di wilayah lain.
Mereka sudah pasti tergeser calon peserta didik yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah negeri. "Jadi, kalau dibuat kuota 20 persen kelurahan, 20 persen kecamatan, salah, dilos ya salah," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menegaskan, permasalahan zonasi sudah dibicarakan oleh semua kepala daerah se-Indonesia di Makassar beberapa waktu lalu. "Semua kepala daerah mengeluh karena PPDB," kata Cak Eri.
Menurut dia, semua kepala daerah meminta sistem zonasi dievaluasi. Kembali ke sistem PBDB zaman dulu, yakni memakai nilai ujian nasional murni atau NEM sebagai persyaratan masuk sekolah. "Siswa cukup nilainya, ya diterima," ujar Cak Eri.
PPDB zaman dulu menggunakan NEM. Setelah pemberlakuan zonasi malah banyak menimbulkan fitnah. Sebab, siswa yang rumahnya jejer sekolah justru terpental. Meski demikian, sistem zonasi bisa tetap diberlakukan dengan modifikasi.
Cak Eri mencontohkan, di wilayah Jambangan, siswa tetap bisa memilih sekolah negeri di Kecamatan Jambangan. Namun, masuknya menggunakan nilai ujian nasional. "Jadi, zonasinya dibikin modifikasi," jelasnya.
Cak Eri mengaku hampir semua daerah tidak siap dengan sistem zonasi. Sebab, terganjal pemenuhan fasilitas juga lembaga pendidikan yang belum merata. "Kota juga memikirkan sekolah swasta agar tetap berdiri," pungkasnya. (rmt/rek)
Editor : Jay Wijayanto