Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan perubahan RDTK bersama dengan dinas terkait. Dengan begitu, JLLT lebih efisien dan tidak merugikan warga ketika dibangun. "Kita ubah dengan konsep waterfront city melalui perubahan RDTK. Tujuannya agar bisa menyambung dengan jalan nasional di daerah lain," kata Baktiono, Rabu (31/5).
Baktiono mengakui rancangan JLLT semula tidak diproyeksikan di tepi laut. Namun, karena harus membebaskan lahan warga yang membutuhkan anggaran besar sehingga perlu dilakukan perubahan RDTK. "Makanya, perubahan itu (RDTK) agar bisa menghemat," ujarnya.
Kementerian PUPR nantinya akan menangani itu melalui anggaran yang sudah disiapkan secara bertahap. Selain itu, pihaknya berharap JLLT jadi prioritas karena kawasan tersebut penduduknya jauh lebih padat dan menimbulkan kemacetan. “Kami pernah sidak bersama-sama dan memang kepadatannya luar biasa," ujarnya.
Baktiono menegaskan, proyek tersebut dibiayai pusat sehingga tidak bakal menyedot APBD terlalu besar. Jalan tersebut pun bisa dijadikan jalan nasional. "Hal ini selaras dengan program jangka menengah dan panjang," terangnya.
JLLT juga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemacetan. Infrastruktur itu juga strategis untuk sektor ekonomi karena menghubungkan Bandara Juanda dengan Pelabuhan Tanjung Perak.
Pemkot Surabaya membutuhkan lahan sekitar 878.299 meter persegi. Sedikitnya 34 persen lahan tersebut milik pengembang. Karena itu, pemkot akan berkoordinasi untuk percepatan serah terima PSU. Lahan yang sudah dibebaskan milik perorangan 500 ribu meter persegi. (rmt/rek) Editor : Administrator