SIDOARJO-Sekitar 18 anggota komisi IV DPR RI mengunjungi Desa Tropodo Kecamatan Krian, Sabtu (1/2) pagi. Kunjungan belasan anggota legislitif itu untuk meninjau langsung kondisi terakhir penggunaan sampah plastik untuk bahan bakar pembuatan tahu.
Sejumlah anggota komisi IV tersebut didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rosa Vivien Ratnawati serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Sigit Setyawan.
Ketua rombongan Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin menyampaikan, kedatangan sejumlah anggota dewan itu untuk menindaklanjuti temuan 10.080 kontainer sampah impor di tanjung priuk Jakarta. “Jadi di Jakarta itu sebenarnya impor biji kertas, namun tercampur dengan sampah plastik,” katanya.
Wakil Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menambahkan, ada masalah yang lebih besar terkait penggunaan sampah plastik. Dimana, sampah-sampah itu rupanya juga di buang di sejumlah sungai, seperti Sungai Brantas. Hal itu dinilai lebih berbahaya dibanding pembakaran sampah.
Alasannya, pembuangan sampah di sungai dapat memicu ikan yang ada untuk memakannya. Sehingga ketika dikonsumsi masyarakat, maka akan berdampak negatif. “Dan itu juga otomatis pencemaran sungai juga,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar segera membuat koordinasi antara KLH, kementerian desa hingga pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Terutama untuk kebutuhan sampah biji kertas dan plastik dapat dipenuhi oleh domestik. “Kita baru kunjungi tanjung priuk dan di sini (Tropodo, Red),” katanya.
Sementara itu, Dirjen PSLB3 KLH, Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan, sebenarnya, yang diimpor merupakan scrap plastik dan kertas. Untuk scrap kertas sendiri merupakan sampah kertas yang sudah di-recycle di negara asal, yang kemudian diimpor ke Indonesia. “Larangannya adalah limbah medis, B3 dan sampah tak boleh masuk,” paparnya.
Namun temuan pada Juni tahun lalu itu, ternyata limbah-limbah itu ikut dicampur dengan scrap kertas. Yang menjadi masalah kata Vivien adalah, ketika masuk di pabrik kertas dan dipilah, kemudian sampah tersebut dikirim ke sejumlah desa, termasuk di Desa Bangun Kabupaten Mojokerto. “Jadi CSR nya perusahaan itu,” paparnya.
Padahal, pihaknya saat ini sedang mendorong circular economy, dimana sampah tersebut menjadi bahan baku, dengan syarat bukan sampah dari luar negeri. “Kalau luar negeri harus bersih, karena nanti pidana dan tidak boleh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DLHK Sidoarjo Sigit Setyawan mengaku, pihaknya telah beberapa kali mencoba mencari solusi. Baik dengan penggunaan gas hingga pellet kayu. Sayangnya semua itu ternyata lebih mahal dibanding penggunaan sampah plastik. Sementara usaha tahu merupakan salah satu usaha berbasis ekonomi kerakyatan. “Dan itu tentu memberatkan para pengusaha,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah tak lagi mengimpor sampah palstik. Sebab jika hal itu dapat terealisasi, maka tak aka ada lagi yang menggunakan sampah-sampah impor tersebut. Di sisi lain, jika memang ingin menggunakan pellet kayu, maka pemerintah pusat bisa memberikan pembinaan agar dapat dibudi daya sendiri.
“Sehingga jatuhnya lebih murah, tidak mahal,” ujarnya. (far/nis)
Editor : Administrator