Premier League Inggris Kencangkan Aturan Finansial: Klub Wajib Berbenah atau Terancam Sanksi Berat
Rahmat Adhy Kurniawan• Sabtu, 22 November 2025 | 13:14 WIB
Manchester City jadi klub yang paling dicurigai soal keuangan mereka yang diduga lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatan.
Klub Premier League Sepakati Perubahan Aturan FFP setelah Man City ‘Dibiarkan dalam Ketidakpastian’
RADAR SURABAYA - Klub-klub Premier League telah memberikan suara untuk menyetujui perubahan aturan finansial kompetisi mulai musim depan.
Menurut BBC Sport, para pejabat klub Premier League menggelar pertemuan di London, Jumat, untuk memberikan suara terkait potensi perubahan aturan Profit and Sustainability (PSR).
Sebanyak 14 klub memilih mendukung penerapan Squad Cost Ratio (SCR), sementara enam klub menolak.
Angka 14 merupakan jumlah minimum yang dibutuhkan agar suatu perubahan dapat disahkan, sehingga SCR akan berlaku mulai musim 2026–2027.
Dengan aturan baru ini, total biaya skuad harus dibatasi maksimal 85 persen dari pendapatan klub.
Namun, bagi tim yang lolos ke kompetisi UEFA seperti Liga Champions dan Liga Europa, batas tersebut turun menjadi 70 persen.
Biaya skuad mencakup gaji pemain, gaji manajer, biaya transfer, dan biaya agen.
BBC Sport juga menambahkan bahwa klub-klub memberikan suara terkait prinsip anchoring, yakni pemberlakuan batas atas pengeluaran berdasarkan pendapatan klub peringkat terbawah liga untuk mengurangi kesenjangan finansial antartim.
Namun, usulan tersebut tidak lolos karena 12 klub menolak, tujuh mendukung, dan satu abstain.
Aturan keberlanjutan baru, yang mewajibkan klub memetakan rencana keuangan jangka menengah dan jangka panjang, disetujui secara bulat.
Selain itu, klub tidak lagi diperbolehkan menjual aset kepada perusahaan internal mereka sendiri untuk memenuhi aturan PSR, praktik yang sebelumnya dilakukan Chelsea dan Everton.
Perubahan Dibuat di Tengah Kasus Man City
Perubahan aturan ini muncul di tengah proses hukum Manchester City melawan Premier League, yang putusannya awalnya diperkirakan keluar pada Oktober.
Putusan tersebut sempat dijadwalkan pada Maret, tetapi terus tertunda, membuat para penggemar dan klub frustrasi.
Pada Kamis, mantan penasihat finansial Man City, Stefan Borson, menyebut bahwa klub seharusnya lebih keras menuntut tenggat waktu dari panel independen yang meninjau kasus tersebut.
“Menurut saya, mereka sebenarnya memiliki sangat sedikit kendali atas proses dari panel. Mereka tidak menetapkan tenggat waktu yang seharusnya dibuat,” ujar Borson.
“Hal itu membuat mereka benar-benar berada dalam ketidakpastian soal kapan keputusan akan keluar, dan dalam kondisi seperti itu, mereka harus tetap melanjutkan bisnis seperti biasa.
Tidak mungkin hanya duduk menunggu. Mereka harus membuat keputusan, bergerak maju, dan menjalankan kegiatan klub; itulah yang mereka lakukan.”
Borson menambahkan bahwa putusan tersebut dapat kembali tertunda jika tidak dirilis bulan ini, mengingat proses biasanya melambat selama periode Natal.
Pada Februari 2023, Premier League mendakwa Manchester City melanggar aturan finansial sebanyak 115 kali antara 2009 dan 2018.
Mereka menuduh City memberikan laporan keuangan yang tidak akurat dan memperoleh keuntungan kompetitif melalui pendapatan sponsor tambahan.
City dengan tegas membantah seluruh tuduhan dan menyatakan bahwa “bukti tak terbantahkan” akan membantu mereka menghadapi tantangan dari Premier League.
Sebuah komisi independen telah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak antara September hingga Desember tahun lalu.(rak)
