RADAR SURABAYA – Sejumlah anggota Parlemen Eropa mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyusul kontroversi pencabutan
sanksi kartu merah yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada ajang Piala Dunia 2026.
Laporan ESPN, puluhan legislator Eropa mulai menghimpun dukungan untuk mengajukan penyelidikan resmi di Parlemen Eropa.
Mereka mempertanyakan dugaan campur tangan politik dalam keputusan FIFA yang mengizinkan Balogun tampil pada laga berikutnya meski sebelumnya menerima kartu merah.
Balogun mendapat kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina pada 1 Juli 2026.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemain berusia 25 tahun itu seharusnya menjalani larangan bermain satu pertandingan.
Baca Juga: Hossam Hassan Tuduh FIFA Lindungi Messi, Mesir Merasa Dicurangi usai Tersingkir dari Argentina
Namun, FIFA kemudian mencabut sanksi tersebut menjelang pertandingan berikutnya. Keputusan itu memicu kontroversi setelah
muncul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melakukan intervensi kepada Gianni Infantino agar Balogun dapat kembali bermain.
Legislator Eropa Nilai FIFA Cederai Keadilan
Anggota Parlemen Eropa Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang mengecam langkah FIFA tersebut.
Dalam pernyataan bersama, mereka menilai perubahan penerapan aturan di tengah turnamen merupakan tindakan yang mencederai prinsip keadilan dalam olahraga.
Mereka menyebut keputusan FIFA sebagai tindakan yang memalukan karena dinilai mengubah aturan skorsing kartu merah di tengah berlangsungnya kompetisi.
"Untuk kesekian kalinya, kami melihat Infantino dan FIFA tunduk pada tuntutan pemerintahan Trump," demikian bunyi pernyataan bersama ketiga legislator tersebut.
Minta Komite Etik FIFA Turun Tangan
Ketiga anggota parlemen itu juga meminta seluruh asosiasi sepak bola negara-negara Uni Eropa mendorong Komite Etik FIFA melakukan investigasi terhadap Gianni Infantino.
Penyelidikan diharapkan mencakup dugaan adanya tekanan politik dari pemerintahan Donald Trump dalam pencabutan hukuman Balogun.
Selain itu, mereka meminta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran prinsip netralitas politik, termasuk pemberian penghargaan FIFA Peace Prize kepada Trump.
Hingga saat ini, sebanyak 35 anggota Parlemen Eropa telah menandatangani surat dukungan untuk mendorong proses penyelidikan tersebut.
FIFA Tegaskan Keputusan Berasal dari Komite Disiplin
Menanggapi polemik yang berkembang, FIFA menegaskan bahwa pencabutan hukuman Balogun merupakan keputusan Komite Disiplin FIFA, bukan keputusan langsung Presiden FIFA.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum meredam kritik dari para legislator Eropa yang menilai transparansi dan independensi FIFA harus diuji melalui penyelidikan menyeluruh.
"Keindahan olahraga terletak pada aturan yang adil, tidak memihak, dan transparan. Ketika tekanan politik menentukan siapa yang boleh bermain, rasa keadilan dalam olahraga akan hilang," tegas para anggota Parlemen Eropa.
Kasus ini menjadi sorotan internasional karena dinilai berpotensi memengaruhi kredibilitas FIFA dalam menjaga independensi dan integritas penyelenggaraan Piala Dunia 2026.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan