RADAR SURABAYA - Pemerintah Indonesia memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M tetap berjalan sesuai jadwal, meski kondisi geopolitik Timur Tengah tengah bergejolak akibat konflik Israel–Amerika Serikat versus Iran.
Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, dengan sejumlah skenario mitigasi telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Puji Raharjo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun langkah komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman.
Baca Juga: Viral Isu Pembatasan Pembelian Pertalite, Ini Faktanya
“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama. Kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi agar jemaah bisa beribadah dengan tenang,” ujarnya saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Madinah, Selasa (31/3).
Puji menambahkan bahwa pemerintah juga mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal/penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) demi kelancaran arus jemaah.
Selain itu, mekanisme pembayaran Dam atau denda/sembelihan akan difasilitasi dengan prinsip kemudahan dan kebebasan bagi jemaah.
Baca Juga: Koper Haji Surabaya 2026 Mulai Dibagikan, 800 Unit Sudah Tersalur ke Kloter Awal!
“Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi agar mereka bisa melaksanakannya dengan mudah,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa jadwal pemberangkatan jemaah tidak berubah.
“Tidak ada perubahan jadwal. Semua tetap sesuai rencana awal. Jemaah akan mulai masuk asrama pada 21 April 2026 dan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai 22 April 2026,” ujarnya.
Baca Juga: Bertambah, Total Tiga Prajurit TNI Tewas dalam Misi UNIFIL di Lebanon
Menurut Irfan, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah merampungkan berbagai persiapan teknis maupun administratif.
Ia memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan haji sudah siap, mulai dari akomodasi hingga layanan jamaah.
Ia mengibaratkan kesiapan tersebut seperti penyelenggaraan acara besar yang seluruh komponennya telah dipenuhi sebelumnya. “Semua sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan,” katanya
Untuk penyelenggaraan haji 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 18 triliun.
Baca Juga: Antisipasi Kekeringan, Pemprov Jatim Siagakan 8.262 Pompa Air dan Atur Pola Tanam Petani
Dengan nilai besar tersebut, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama. Pengawasan dilakukan bersama KPK, Kejaksaan, dan Polri guna memastikan seluruh proses pengadaan serta pengelolaan keuangan berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. (rmt/nur)
Editor : Nurista Purnamasari