RADAR SURABAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Jawa Timur kembali menuai sorotan. Setelah sebelumnya ditemukan roti berjamur, kini muncul temuan telur rebus dengan cangkang masih berlumur kotoran ayam di Kabupaten Magetan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono. Politisi yang juga Penasehat Fraksi PDIP DPRD Jatim itu meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur segera bertindak dan tidak hanya menjadi struktur administratif semata.
“Kasus telur di Magetan ini harus segera disikapi. Pasalnya kasus semacam ini bisa jadi terjadi di wilayah lain, meski beda kasus. Satgas di daerah tidak boleh hanya menjadi struktur administratif tanpa pengawasan nyata di lapangan,” ujar Deni, Jumat (27/2).
Menurut Deni, selain temuan telur dengan kotoran ayam, pihaknya juga menerima banyak aduan masyarakat terkait kualitas makanan MBG selama bulan Ramadan. Sejumlah laporan menyebut kualitas makanan dinilai tidak mencerminkan standar gizi yang layak dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan.
“Ini persoalan serius. Jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, maka ada problem pada pengawasan dan kontrol distribusi di tingkat pelaksana,” tegas Sekretaris DPD PDIP Jatim tersebut.
Legislator dari daerah pemilihan Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek itu menilai Satgas MBG di daerah harus lebih aktif melakukan monitoring lapangan, verifikasi kualitas makanan, serta audit sederhana terhadap kesesuaian menu dengan pagu biaya.
“Ingat, program yang menyangkut hak gizi masyarakat dan menggunakan anggaran negara tidak boleh lepas dari akuntabilitas,” ujarnya.
Deni juga mendesak adanya evaluasi terbuka dan transparan terhadap pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Ia meminta setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional ditindaklanjuti dengan langkah korektif yang nyata, termasuk melalui Satgas MBG di daerah.
“Pengawasan ketat perlu dilakukan agar tujuan mulia program pemerintah pusat tidak tercoreng oleh lemahnya kontrol di lapangan. Akuntabilitas tidak bisa ditawar. Ini soal hak gizi masyarakat,” tandasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek